berita, WNI  

WNI Terjerat Sindikat Perdagangan Ginjal di Kamboja

WNI Terjerat Sindikat Perdagangan Ginjal di Kamboja
WNI Terjerat Sindikat Perdagangan Ginjal di Kamboja

Rilidigital Jakarta – Sebanyak 122 warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban sindikat perdagangan orang (TPPO). Mereka ketahuan menjual organ ginjal di Kamboja.

Dalam sebuah penyelidikan di sebutkan bahwa penerima ginjal berasal dari India hingga China.

“Menurut informasi penerima berasal dari India, China, Malaysia, Singapura dan sebagainya,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat, 21 Juli 2023.

Hengki mengatakan satu ginjal di jual Rp 200 juta. Korban hanya menerima Rp 135 juta, sedangkan sisa Rp 65 juta di ambil pelaku.

“Biaya operasional pembuatan paspor di potong, lalu transportasi dari bandara ke rumah sakit dan seterusnya,” kata Hengki.

Polisi sudah menangkap 12 tersangka, 1 polisi, 1 petugas imigrasi. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi mengungkap kasus perdagangan ginjal internasional yang sempat viral di kawasan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Total ada 12 pelaku yang di tangkap.

Baca juga: Anggota Komisi D Tinjau Pembersihan Eceng Gondok di Waduk Pluit

Sebanyak sembilan di antaranya merupakan sindikat domestik yang berperan menampung para korban. Kemudian salah satu tersangkanya adalah sindikat asing yang berperan menghubungkan dengan rumah sakit di Kamboja.

Mereka adalah MAF, R, DS, HA, ST, H, HS, GS, EP, LF. Kemudian, dua di antaranya adalah petugas polisi Aipda M alias D dan seorang petugas imigrasi berinisial AH alias A.

Aipda M terlibat menghalang-halangi penyidikan dengan menghadirkan para tersangka untuk diamankan. Aipda M menerima saldo Rp612 juta dari tersangka.

Ke-10 tersangka tersebut di jerat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan anggota Polri di jerat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 221 ayat (1) ke 1 KUHP (Hambatan penyidikan).

Selanjutnya pegawai Imigrasi di jerat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuatan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Jasa Rilidigital