berita  

Warsono: Penyediaan APAR di Setiap RT Perlu Segera Direalisasikan

Warsono: Penyediaan APAR di Setiap RT Perlu Segera Direalisasikan
Warsono: Penyediaan APAR di Setiap RT Perlu Segera Direalisasikan

Rilidigital – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan optimalisasi sosialisasi dan edukasi, serta penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap rukun tetangga (RT) untuk mencegah terjadinya kebakaran dapat segera di realisasikan.

“Sosialisasi dan edukasi yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Kebakaran (Gulkarmat) kepada warga Jakarta penting di lakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, korban jiwa, dan luka-luka,” ujarnya, Selasa (7/11).

Ia juga meminta Badan Gulkarmat untuk memaksimalkan program hidran mandiri, khususnya di pemukiman padat penduduk dan menyalurkan bantuan APAR ke RT/RW di Jakarta.

“Kami optimis upaya pencegahan kebakaran di Jakarta dapat di lakukan secara maksimal bersama-sama dengan melibatkan masyarakat, sehingga warga dapat menjaga wilayahnya masing-masing,” ungkapnya.

Baca juga: Kebakaran Di Tambora, 66 Rumah Terbakar Dan 1 Orang Tewas

Menurutnya, penyaluran bantuan hibah berupa alat pemadam kebakaran kepada RT/RW di kawasan

padat penduduk di Jakarta lebih mudah di bandingkan Pemprov DKI Jakarta menambah fasilitas posko pemadam kebakaran.

“Akibatnya, warga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk menjaga lingkungan dari bahaya kebakaran. Pengadaan APAR di setiap RT khususnya daerah rawan kebakaran perlu segera di realisasikan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, hal itu harus menjadi prioritas utama, karena sebagian besar hunian di dua kawasan

tersebut merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu yang mudah terbakar.

“Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu, pemetaannya harus jelas. Sehingga distribusi APAR tepat sasaran. Minimal satu kawasan RT padat dan kumuh akan mendapatkan tiga hingga empat unit alat pemadam kebakaran,” jelasnya. .

Ketua Fraksi PDI Perjuangan menambahkan, harus ada payung hukum untuk menyediakan APAR di setiap RT. Karenanya, Gembong mendorong Pemprov DKI segera mengajukan pembahasan Perda RT/RW tersebut.

“Persoalannya, sekarang RT/RW tidak boleh menerima hibah berupa APAR dari pemerintah.

Sebab, status pembentukan RT/RW baru itu berbentuk Pergub, sedangkan dalam urusan daerah

pengelolaan keuangan, harus ada Perda dulu agar bisa juga menerima hibah,” tutupnya.

Jasa Rilidigital