berita  

Upaya penyediaan akses bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Upaya penyediaan akses bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024
Upaya penyediaan akses bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Rilidigital – Pemilu 2024 bukan hanya soal memilih presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat, tapi juga soal bagaimana memastikan akses yang adil bagi setiap pemilih, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Bagi sebagian besar pemilih, pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), menyelipkan kertas suara ke dalam kotak, lalu mencelupkan jari kelingking ke dalam tinta khusus bisa menjadi proses yang mudah.

Namun, tidak demikian halnya dengan pemilih difabel, yang seharusnya di sadari oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan memberikan akses yang adil kepada penyandang disabilitas.

Tolhas Damanik, pria tunanetra asal Depok, Jawa Barat, menyoroti kendala yang di hadapi penyandang disabilitas.

Damanik, merangkap Penasihat Hak Penyandang Cacat untuk Jaringan Pemilihan Umum untuk Akses Disabilitas (Agenda), mencontohkan di Jakarta, TPS di tempatkan di gang-gang sempit yang tidak dapat di akses oleh penyandang disabilitas.

Agar TPS dapat di jangkau oleh seluruh pemilih, termasuk penyandang disabilitas, maka lokasi dan alur pemungutan suara di TPS harus mempertimbangkan kondisi penyandang disabilitas.

Aspek pertama yang harus di perhatikan adalah memastikan penyandang disabilitas terdaftar sebagai pemilih.

Selain itu, TPS harus dapat di akses, seperti memastikan pengguna kursi roda dapat masuk melalui pintu dan kotak suara dapat di jangkau oleh mereka.

“Ada masalah teknis yang harus di selesaikan. TPS sudah kita buat bertahun-tahun, jadi pikiran kita sudah stuck di sana, padahal TPS tidak bisa di akses oleh penyandang disabilitas,” kata Damanik.

Upaya advokasi untuk memastikan pemilihan umum yang dapat di akses oleh semua pemilih telah di lakukan bersama dengan Agenda sejak tahun 2011.

Upaya penyediaan akses bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Hal itu di lakukan dengan membuat model checklist bagi para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten dan kota serta melatih para komisioner untuk menciptakan pemilu yang aksesibel dan bisa di turunkan ke pekerja TPS.

Selain itu, upaya tersebut termasuk mendorong penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sebagai pekerja KPPS, sehingga memungkinkan partisipasi yang lebih luas untuk menjadi pekerja dan pengawas TPS.

Pada Pemilu 2019, upaya advokasi tersebut membawa hasil nyata ke arah yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Damanik telah terdaftar sebagai pemilih difabel di Cipayung tempatnya tinggal.

KPPS di lingkungan tempat tinggalnya juga menyediakan surat suara berhuruf braille dan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapat pendampingan dari keluarga untuk mencoblos.

Apalagi tren peningkatan tersebut tercermin dari kesadaran partai politik yang memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi wakil rakyat, seperti pada Pemilu 2019 lalu, kata Damanik.

Meski tidak ada penyandang disabilitas yang menjadi wakil rakyat pada tahun pemilu tersebut, sudah ada sekitar 40 calon yang masuk dalam daftar caleg di seluruh Indonesia.

Partisipasi yang berarti

Menurut Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat mencapai 20,85 juta jiwa.

Angka tersebut menjadikan penyandang disabilitas sebagai kekuatan yang dahsyat dalam menentukan arah pembangunan negara.

Meski angkanya relatif besar, setidaknya tercatat 352.784 pemilih di fabel pada Pemilu 2024, menurut Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang di sinkronkan KPU per 14 Februari 2023.

Pemilih tunanetra merupakan mayoritas dari angka tersebut, yakni sebanyak 110.881 orang atau 0,054 persen dari proyeksi total pemilih.

Selain itu, terdapat 94.337 penyandang disabilitas fisik, 30.053 penyandang disabilitas intelektual, 58.818 penyandang disabilitas mental, 42.117 penyandang disabilitas wicara, dan 16.542 penyandang disabilitas pendengaran.

Selain itu, Komisi Nasional Disabilitas (KND) menyoroti terbatasnya partisipasi penyandang disabilitas dari aspek politik.

Padahal UU Penyandang Disabilitas mengamanatkan partisipasi yang berarti bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan sistem pemilu.

UU Pemilu juga mengamanatkan penyandang disabilitas juga dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu.

“Salah satu penyebab rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap proses pemilihan

umum adalah stigma masyarakat yang masih melekat kuat pada penyandang disabilitas,” kata Ketua KND Dante Rigmalia.

Upaya penyediaan akses bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

“Penyandang disabilitas seringkali di anggap tidak mampu berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat karena disabilitas yang mereka alami,” jelasnya.

Padahal UU Penyandang Disabilitas mengatur bahwa kendala yang di hadapi penyandang disabilitas

tidak hanya di sebabkan oleh disabilitasnya tetapi juga karena lingkungannya.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

Menyoroti masalah ini, organisasi menggariskan lima poin untuk mewujudkan sistem politik dan demokrasi yang inklusif.

Pertama, mendorong KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kementerian, dan lembaga

terkait lainnya untuk memastikan aksesibilitas dan akomodasi yang memadai bagi penyandang

disabilitas untuk memenuhi hak-haknya selama Pemilu 2024.

Kedua, mendorong KPU, Bawaslu, kementerian, dan lembaga terkait lainnya untuk segera memutakhirkan data pemilih difabel untuk Pemilu 2024.

Ketiga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk secara aktif dan berkelanjutan melibatkan penyandang

disabilitas sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu di semua tingkatan.

Keempat, mendorong partai politik untuk mengakomodasi dan memberikan ruang inklusif bagi perwakilan difabel yang menjadi peserta Pemilu 2024.

Adapun poin kelima, sesuai dengan tugas dan fungsinya, organisasi akan terus mencermati dan

melibatkan diri secara aktif dalam setiap proses dan tahapan Pemilu 2024.

Upaya penyediaan akses bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Perilaku ini di dasarkan pada kenyataan bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara yang

memiliki hak yang sama terkait pemilihan umum dengan orang lain.

Hal ini di amanatkan dalam beberapa undang-undang, seperti Pasal 28I ayat (2) UUD serta Pasal 41

ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Koordinator Bidang Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos memastikan TPS ramah disabilitas untuk Pemilu 2024.

Meski ada terobosan berupa surat suara braille dan pendampingan keluarga, penyandang disabilitas

memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, begitu pula dengan penyandang disabilitas sejenis.

Misalnya, tidak semua penyandang tunanetra memahami huruf braille dan tidak semua penyandang disabilitas pendengaran memahami bahasa isyarat.

Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas yang beragam dan menyediakannya.

Wakil Ketua KND Deka Kurniawan menyatakan pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman

(MoU) dengan Bawaslu untuk mendorong pemberian akses bagi penyandang disabilitas.

KND juga melibatkan organisasi disabilitas lainnya dan membuka ruang seluas-luasnya untuk menampung keluhan dan aspirasi.

Organisasi tersebut berupaya mencapai setidaknya 30 persen keterwakilan penyandang disabilitas setara dengan perempuan dalam pemilihan legislatif.

Berapapun jumlahnya, penyandang disabilitas bisa memperjuangkan kepentingannya berdasarkan pandangan uniknya di parlemen.

Yang terpenting, penyandang disabilitas adalah mereka yang paling tahu tentang kebutuhan dan minat mereka.

Jasa Rilidigital