berita  

Tidak perlu mengubah sistem keterwakilan proporsional open list: MPR RI

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto.

Dengan sistem open list, prinsip pemilu kita yang langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud. Selain itu, prinsip demokrasi rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, juga bisa terwujud

 

RiliDigital.com , Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto berpendapat bahwa sistem keterwakilan proporsional open list dalam pemilu Indonesia tidak boleh diubah, karena memastikan kehendak rakyat dapat tercermin dalam pemilu.

“Dengan sistem open list, prinsip pemilu kita yang langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud. Selain itu, prinsip demokrasi rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, juga bisa terwujud,” kata Susanto dalam sebuah pernyataan di sini, Jumat.

Wakil ketua DPR menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Hasyim Asy’ari pada Kamis (29 Desember) yang berspekulasi bahwa sistem pemilu untuk Pemilihan Umum 2024 dapat diubah menjadi representasi proporsional daftar tertutup.

Susanto mengatakan bahwa representasi open-list bersifat demokratis dan adil bagi rakyat sambil menekankan bahwa itu harus dipertahankan. Sebaliknya, sistem daftar tertutup akan menolak hak orang untuk memilih kandidat pilihan mereka secara langsung.

“Sistem (Open list) memungkinkan orang untuk memilih kandidat pilihan mereka. Jika mereka hanya diizinkan untuk memilih logo atau nomor partai, itu akan membeli babi dalam poke,” wakil ketua menandaskan.

Susanto mengatakan bahwa pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi, di bawah kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung saat itu Mahfud MD, telah memutuskan bahwa calon legislatif terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara tertinggi, oleh karena itu, menegaskan daftar terbuka perwakilan proporsional.

“Putusan itu membatalkan Pasal 124 ayat a, b, c, d, e UU Pemilu saat itu. Pasal-pasal (dibatalkan) itu menentukan bahwa calon legislatif dipilih berdasarkan urutannya dalam daftar partai. Kami akan tetap berpegang teguh pada keputusan pengadilan,” kata Susanto.

Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 harus dipertahankan dan dipertahankan, dan upaya untuk membatalkan keputusan itu tidak demokratis, tegasnya.

“Kami maju ke langkah yang benar menuju demokrasi, dan kami tidak boleh mundur sedikit pun,” tegas wakil ketua DPR itu.

Susanto juga mendesak KPU untuk fokus mempersiapkan Pemilu 2024 ketimbang berspekulasi tentang perubahan sistem pemilu yang akan memicu kritik publik.

 

Jasa Rilidigital