Tantangan Mengatasi Stunting Di Hari Anak Nasional

Tantangan Mengatasi Stunting Di Hari Anak Nasional
Tantangan Mengatasi Stunting Di Hari Anak Nasional

Rilidigital – Tantangan Mengatasi Stunting menjadi salah satu topik penting yang di bahas pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2023 di Indonesia karena berdampak ganda pada gangguan kecerdasan dan menjadi ancaman serius bagi kesehatan anak.

Stunting pada anak tidak hanya masalah tinggi badan di bawah rata-rata usianya, tetapi juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar, menyebabkan keterbelakangan mental, dan memicu beberapa penyakit kronis yang membayangi masa depan mereka.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan sekitar 400 ribu bayi lahir dengan stunting dari 1,6 juta kelahiran hidup setiap tahun di Indonesia, atau setara dengan 24,4 persen pada 2021.

Oleh karena itu, Presiden Indonesia Joko Widodo menargetkan percepatan penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 melalui kerjasama antara pemangku kepentingan dan masyarakat.

Penemuan kasus stunting saat ini merupakan modal penting yang perlu segera di intervensi agar tidak menghambat pencapaian Generasi Emas 2045, di mana kelompok anak saat ini menentukan bonus demografi pada usia produktif.

Pemerintah memperkirakan dalam 22 tahun ke depan, hampir 70 persen penduduk Indonesia akan berada pada kelompok usia produktif 15-64 tahun, sedangkan 30 persen sisanya akan masuk kategori tidak produktif dengan usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun.

Bonus demografi ini jika tidak di manfaatkan dengan baik, pasti akan menimbulkan dampak negatif, terutama masalah sosial, seperti kemiskinan, kesehatan yang buruk, pengangguran, dan tingginya angka kriminalitas.

Tantangan

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terbaru yang di rilis Kementerian Kesehatan pada awal tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia menurun, dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKM-UI), Profesor Tjandra Yoga Aditama menyatakan upaya penurunan prevalensi stunting di Indonesia di nilai cukup baik di bandingkan dengan laju penurunan prevalensi stunting di beberapa negara di dunia pada dekade terakhir, dengan rata-rata di atas satu persen.

Target untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen dalam waktu kurang dari satu tahun sebenarnya datang dengan tantangan dalam intervensi yang kompleks mulai dari masa remaja hingga kehamilan melalui pemberian tablet tambah darah; tahap persalinan melalui pemeriksaan kesehatan; dan memastikan asupan gizi seimbang dan protein hewani di tahun-tahun awal kehidupan seorang anak.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui, masalah tersulit dalam menurunkan angka stunting adalah memastikan balita mengonsumsi protein hewani yang selama ini tidak di awasi oleh pemerintah pusat.

Terkadang, intervensi pemerintah juga salah perhitungan. Misalnya penggunaan anggaran stunting

yang di alokasikan untuk membangun pagar puskesmas hingga jumlah kegiatan rakor yang di lakukan melebihi pelaksanaan program di lapangan.

Baca Juga: Mengenal Teknologi Quantum Computing

Berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, hanya Rp34 triliun dari total

Rp77 triliun yang di alokasikan untuk penanganan stunting yang terserap sesuai target.

Belum lagi persoalan penyelarasan anggaran kesehatan di tengah tahun politik, di mana perhatian

dan sumber daya di arahkan pada kegiatan yang berkaitan dengan kontestasi politik.

Profesor Aditama kemudian memaparkan beberapa pendekatan yang dapat di gunakan untuk

membantu penurunan stunting, khususnya menjelang tahun politik 2024, di mulai dari komitmen

politik pembuat kebijakan publik untuk terus memberikan porsi penting bagi isu kesehatan, dalam hal ini stunting.

Ini harus di ikuti oleh program ilmiah dan terkait terkait dengan intervensi stunting. Keberhasilan

penanganan stunting juga bisa menjadi perhatian para politisi sebagai salah satu materi kampanyenya

dalam konteks positif karena menunjukkan kerja nyata untuk kepentingan anak bangsa.

Masyarakat dan media massa juga perlu terus mendorong pembuat kebijakan publik untuk melakukan

kegiatan nyata di lapangan terkait pengendalian stunting selain kegiatan langsung masyarakat di lapangan.

Gerakan Anak Sehat

Saat ini Kementerian Kesehatan sedang membangun kerjasama sosial melalui “Gerakan Anak Sehat”

untuk mengatasi stunting di 50 kabupaten dan kota yang tersebar di lima provinsi Jawa Barat,

Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara yang berkontribusi sebesar 51 persen terhadap kasus stunting nasional.

Provinsi DKI Jakarta di pilih sebagai titik awal gerakan tersebut, karena di nilai memiliki sumber daya

manusia yang berkualitas dan potensi anggaran untuk menekan angka stunting dari 798.107 balita rawan gizi buruk di daerah setempat.

Program tersebut akan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari kementerian dan lembaga

terkait hingga pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta keluarga, agar intervensi stunting tidak salah arah.

Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mencegah anak mengalami stunting akibat gizi kurang seimbang.

Gerakan Anak Sehat di mulai dengan menimbang bayi untuk mengukur apakah mereka termasuk dalam kelompok berisiko kekurangan gizi. Bayi yang termasuk dalam kelompok tersebut akan membutuhkan tambahan asupan protein hewani, seperti ikan, telur, dan daging.

Sedangkan kerjasama dengan pihak swasta bertujuan untuk menghimpun alternatif pendanaan program intervensi melalui peran orang tua asuh.

Partisipasi masyarakat juga di pandang perlu untuk memastikan asupan gizi seimbang dan makanan berprotein hewani benar-benar di konsumsi oleh anak.

“Anak Terlindungi, Indonesia Maju” menjadi tema yang di angkat pada HAN tahun ini karena terkait dengan isu kesehatan, khususnya stunting. Di harapkan berbagai upaya yang di lakukan untuk mencapai Generasi Emas tahun 2045 dapat tepat sasaran.

Jasa Rilidigital