berita  

Sejumlah Aturan Dianggap Menjadi Tunduk bagi Pelaku Kasus Kebocoran Dokumen KPK

Sejumlah Aturan Dianggap Menjadi Tunduk bagi Pelaku Kasus Kebocoran Dokumen KPK
Sejumlah Aturan Dianggap Menjadi Tunduk bagi Pelaku Kasus Kebocoran Dokumen KPK

Rilidigittal, Jakarta – Pelaku Kasus Kebocoran dokumen penyidikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bergulir di Polda Metro Jaya di nilai di kenai pasal terkait menghalangi proses peradilan atau menghalangi penegakan hukum. Aturan ini tertuang dalam Pasal 221 KUHP.

“Saya selalu mengatakan banyak pasal yang bisa di gunakan, pertama penghalang keadilan, pasal 21 Undang-Undang (UU) Tipikor, kedua, kalau dari pimpinan bisa di jerat dengan Pasal 36 KPK. Hukum untuk menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara,” kata peneliti. Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman saat di hubungi Medcom.id, Senin, 26 Juni 2023.

Zaenur mengatakan, pelaku juga bisa di jerat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebab, ada dugaan informasi publik di tiadakan tapi malah di bocorkan.

Dia juga menyoroti kegagalan laporan terkait dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri terkait bocornya dokumen tersebut karena di anggap kurang bukti. Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang menangani laporan tersebut juga tidak membuka kembali keputusan evaluasi karena desakan publik.

“Saya pesimis Dewas akan membuka kembali vonis, tapi menurut saya Dewas tidak akan bergerak jika Polda Metro Jaya bisa menyelesaikan kasus ini sampai ada tersangkanya,” ujar Zaenur.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membenarkan adanya unsur pidana terkait pembocoran dokumen penyidikan kasus korupsi Kementerian ESDM di KPK. Laporan tersebut hingga tahap investigasi.

Karyoto mengatakan, pihaknya menerima 10 laporan terkait kasus ini. Semuanya masih dalam tahap penyidikan penyidik ​​Polda Metro Jaya.

“Ya memang setelah di lakukan pemeriksaan awal, beberapa pihak mengklarifikasi. Kami memang menemukan adanya peristiwa pidana,” kata Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Juni 2023.

Jasa Rilidigital