Presiden Mengevaluasi Penempatan Perwira TNI Aktif Di Pos-Pos Sipil

Presiden Mengevaluasi Penempatan Perwira TNI Aktif Di Pos-Pos Sipil
Presiden Mengevaluasi Penempatan Perwira TNI Aktif Di Pos-Pos Sipil

Rilidigital – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan perwira aktif militer pada beberapa jabatan sipil di kementerian dan lembaga.

Hal itu di sampaikan Kepala Negara di Jakarta, Senin, menanggapi dugaan keterlibatan dua perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang merangkap sebagai pejabat Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) dalam kasus suap.

“Semua akan di evaluasi, tidak hanya yang terkait dengan kasus, tapi semuanya. Karena kita tidak ingin korupsi terjadi di lembaga-lembaga penting,” tegas Jokowi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (26/7), menetapkan Kepala Basarnas Wakil Marsekal Muda Henri Alfiandi alias HA sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap Rp 88,3 miliar dalam beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas pada periode 2021- periode 2023.

Perwira TNI aktif lainnya Letkol Laksamana Afri Budi Cahyanto yang menjabat sebagai Koordinator Staf Administrasi Basarnas juga di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

KPK juga menetapkan tiga warga sipil sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni Komisaris Utama PT. Multi Grafik Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan; Presiden Direktur PT Intertekno Graphic Sejati, Marilya; dan Presiden Direktur PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.

Kasus ini terungkap setelah penyidik ​​KPK melakukan operasi pada Selasa (25/7) di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Jatisampurna, Bekasi.

Baca Juga: 62 Persen Banjir Jakarta Terkendali

Namun, pada Jumat (28/7), Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku anak buahnya keliru dalam menetapkan petinggi TNI sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Hal itu di sampaikan Tanak usai kunjungan Juru Bicara TNI Laksamana Muda Julius Widjojono dan Panglima Polisi Militer Marsekal Agung Handoko ke gedung KPK.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur bahwa jabatan sipil hanya dapat

di duduki oleh purnawirawan, kecuali jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,

dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara (BIN) ,

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas),

Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas), Basarnas, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung.

Undang-undang mengatur bahwa prajurit yang bertugas di beberapa lembaga, termasuk Basarnas, harus mematuhi ketentuan administrasi yang berlaku di lingkungan tersebut.

UU TNI juga menegaskan bahwa prajurit hanya tunduk pada kewenangan pengadilan militer “dalam kasus pelanggaran hukum pidana militer”.

Sementara itu, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa KPK

“berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

yang di lakukan bersama oleh orang-orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Dalam pembahasan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004, Mabes TNI mengusulkan agar prajurit aktif dapat

menduduki lebih banyak jabatan di kementerian dan lembaga.

Mereka bisa duduk di 18 lembaga kementerian selain kementerian lain yang membutuhkan dengan

alasan kehadiran prajurit aktif akan meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga.

Tambahan delapan kementerian dan lembaga negara di usulkan untuk memperbolehkan tentara aktif

menjadi pejabat, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf Presiden, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung.

Jasa Rilidigital