berita  

Plt Gubernur Buka FGD Penanganan Kemacetan di Jakarta

Plt Gubernur Buka FGD Penanganan Kemacetan di Jakarta
Plt Gubernur Buka FGD Penanganan Kemacetan di Jakarta

Rilidigital – Plt Gubernur Heru Budi Hartono membuka Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di Jakarta di Ballroom Hotel Sumba Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (7/6).

Pj Gubernur mengatakan, upaya mengatasi kemacetan merupakan tuntutan masyarakat yang harus di bicarakan bersama. Melalui FGD ini di harapkan berbagai masukan, saran, ide, dan inovasi untuk mengatasi kemacetan.

“Waktu saya diskusi dengan Kapolda, Pak Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas), pagi itu seperti banjir, dari Bekasi, Tangerang, dan Depok sekaligus menuju Jakarta. Bagaimana solusinya, antara lain di usulkan untuk membagi jam kerja, ada yang masuk jam 8 pagi, ada yang masuk jam 10 pagi. Makanya, pada kesempatan ini mari kita beri masukan,” ujarnya, dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, masukan dari asosiasi atau pemilik gedung manajemen dan kementerian bisa jadi bahan pertimbangan ke depan. Hasil FGD ini juga akan di diskusikan dengan Dewan Transportasi Jakarta.

“Pemprov DKI terus berupaya mengatasi kemacetan, yang terbaru Transjakarta menambah rute menuju bandara lintas perbatasan Jakarta. Tujuannya, pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini secara bertahap,” jelasnya.

Baca juga: Kecelakaan Hoist Konstruksi Tewaskan 7 Orang di Sekolah Lampung

“Diskusi ini bagian terpenting dalam mengatasi kemacetan. Mari beri masukan, berikan saran untuk di proses nanti, apakah menjadi keputusan melalui Pergub. Kehadiran Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi di sini menandakan bahwa Pemprov DKI dan DPRD bergotong royong menyelesaikan masalah ini dan keluhannya, yang terpenting bisa kita atasi secara bertahap,” jelasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan FGD di buka karena melihat kemacetan Jakarta sebagai masalah utama di Jakarta. Oleh karena itu, di perlukan upaya konkrit untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta

“Kebijakan Transport Demand Management (TDM) sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum telah di laksanakan. Konsep TDM terdiri dari pelayanan angkutan umum yang terintegrasi dan kenyamanan bagi pengguna angkutan umum. Sedangkan push strategy yang di terapkan meliputi zona rendah emisi, di sinsentif parkir kendaraan pribadi, dan penerapan ganjil genap,” tandasnya.

“Namun penerapan strategi ini tidak selamanya dapat mengurangi kemacetan di ibu kota, sehingga harus ada usulan-usulan baru dan kebijakan yang telah di terapkan perlu di evaluasi untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di Jakarta,” lanjutnya.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Pemprov Jakara bisa mencontoh Jepang dalam kepemilikan kendaraan. Salah satunya, pemilik rumah memiliki satu mobil dan satu garasi. Tak hanya itu, kata dia, saat jalan protokol macet, masyarakat di harapkan menggunakan jalan cluster atau kawasan pemukiman.

“Saat ini jalan kluster yang di buat pengembang sering di tutup, tidak bisa di lalui masyarakat. Ujung-ujungnya yang terjadi jalan protokol tetap macet. Jadi, bersama-sama kita cari solusinya,” tandasnya.

Jasa Rilidigital