berita  

Petani dan Pemilik Lahan Padi-Padi di Tangerang Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Surati Kapolri

Enam orang diduga membobol pintu masuk kawasan Padi Padi di Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Satpol PP Kabupaten Pakuhaji memasang portal untuk menutup sementara restoran karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun, beberapa hari kemudian, portal itu ditutup dan menghilang.

Yaitu AGS (petani) BTK dan AWS (pemilik tanah) BRH, KK dan SS (pegawai pemilik tanah). Mereka diduga melanggar Pasal 170 dan 55 KUHP karena diduga membuka portal untuk mengakses tanah orang.

Zevijrn Boy Hendra Kanu selaku kuasa hukum LBH Cakra mengaku telah mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta perlindungan hukum guna mewujudkan rasa keadilan.
“Surat permintaan ini kami kirimkan. Salinan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Kami meminta Kapolri memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil,” kata Boy dalam keterangannya, Rabu (9 Juli 2022).
Alasan LBH Cakra mengikuti ketiga petani berinisial B, A dan U itu karena alasan kemanusiaan, katanya. “Mereka adalah petani lokal yang tidak mengerti apa-apa.

Mereka adalah petani miskin lokal dan mereka berpendidikan rendah. Jadi mereka sangat membutuhkan bantuan hukum untuk menangani masalah ini,” katanya.
Bocah itu berkata bahwa petani tidak bersalah dan tidak mengerti apa-apa.

Dia menduga pemasangan portal tersebut terkait dengan rencana pengembang besar yang ingin membeli tujuh hektare lahan Padi Padi.
“Dengan judul kasus, kita bisa mengetahui apakah kasus yang dilaporkan sebelumnya terhadap klien kita itu benar atau tidak,” kata Boy Bocah itu berkata bahwa klien sangat menderita karena memikirkan tersangka polisi.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tuduhan perusakan barang dan hilangnya barang bukti tanpa tujuan yang jelas.
“Akibatnya, pelanggan kami bangkrut dan kesulitan menghasilkan pendapatan,” tambahnya.
Kawasan Wisata Keluarga Sawah di Desa Pakuhaji Kramat, Kabupaten Pakuhaji, Kabupaten Tangerang mendadak viral karena suasana kafe yang asri di tengah persawahan yang hijau.

Namun, daerah tersebut saat ini dalam masalah administrasi, yang mengarah ke penyelidikan kriminal di mana polisi setempat menetapkan pemilik tanah, pekerja restoran dan petani sebagai tersangka.

Padi Padi sendiri terletak di Kecamatan Pakuhaji, Wilayah Tangerang, dimana masih banyak terdapat persawahan yang tersebar luas.
Kini warga Padi Padi memanfaatkan suasana hijau dan asri untuk menjadi “tempat penyembuhan” dan melepaskan diri dari hiruk pikuk ibu kota Jakarta dan Tangerang.

Jarak dari Jakarta hanya sekitar 90 menit dengan kendaraan roda empat dan dua. Namun, di balik viralnya destinasi wisata
tersebut, terungkap fakta pelanggaran administrasi disembunyikan dan dibawa ke pelaku kejahatan.

Camat Pakuhaji Asmawi menjelaskan versinya soal pengelolaan kawasan wisata Padi-padi yang berujung pada penetapan tersangka ini.
Awalnya, kantor kecamatan Pakuhaji menutup akses ke kawasan wisata Padi Padi pada 26.03.2022 dengan memasang portal di pintu masuk.
Portal didirikan oleh Trantib Pakuhaji karena pemilik kawasan Padipad tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Kami melihat ada izin atau tidak, ketika kami melihat tidak ada izin, tetapi hanya untuk membayar pajak, jika ada keputusan daerah 9/2020, maka acuannya didasarkan pada rencana tata ruang wilayah,” kata Asmawi.
“Kita cek dokumen, tidak ada izin (IMB), akhirnya kita lakukan tindakan,” lanjutnya.

Menurut Asmaw, ditemukan beras melanggar praktik kesehatan saat laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tangerang tak terbendung.
“Padipadi bukan sekedar konstruksi, tapi tempat pariwisata. Kalau Sabtu-Minggu ramai, saat Covid-19 puncaknya,” jelas Asmawi.

Oleh karena itu, pada 26.3.222, Trantib kecamatan Pakuhaji mendirikan portal di pintu masuk Padipad dengan tujuan agar IMB dijalankan oleh para pemilih di negara itu. Namun,
Asmawi mengatakan bahwa portal tersebut menghilang di Padipad, mendorong kecamatan Pakuhaji Trantibi untuk melapor ke polisi Kota Tangerang pada 29 Maret 2022.

“Pengelola Trantib melapor ke polisi resor, saya juga kesal karena ada yang memberi tahu saya bahwa tidak ada tindakan yang bisa dilakukan. diambil saat mengurus lisensi. , ada peringatan yang diabaikan, akhirnya portal dipasang.

Sebentar lagi portal ditutup, biar dibatalkan, pemerintah mau melawan, pasang portal lain, lalu pergi,” jelas Asmawi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Polda Metro Jaya juga menetapkan enam tersangka.
The enam di antaranya BTK (57). ), AWS (62), BRH (62), HH (45), SS (24) dan AGS (46)
Salah satu tersangka adalah seorang petani setempat yang diyakini membantu Kegiatan di kawasan wisata Padipad.

Pemilik Padipad “Sudah ada enam tersangka, di antaranya satu petani lokal yang dianggap ikut andil dalam kegiatan Padi  dua di antaranya adalah pemiliknya,” jelas Zevrijn Boy selaku kuasa hukum Kanu Rice, Senin (29/8/2022).

Boy mengatakan, tersangka dilaporkan ke Polres Tangerang melalui Laporan Polisi No. N0 LP/B/500/ III.. / 2022/ SPKT/Restro Kota Tangerang/ Polda Metro Jaya, pada tanggal 29 Maret 2022 dijerat dengan Pasal 170 KUHP atau Pasal
06 KUHP jo Pasal 55 KUHP. 170 KUHP sendiri menjelaskan bahwa barang siapa melakukan kekerasan di tempat umum terhadap orang atau harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan selama-lamanya.

“Padahal karena kendaraan masih ada dan Kendaraan masuk. , gantry secara spontan terangkat dan setelah masuk dan keluar gantry, kendaraan dipasang dalam posisi normal tanpa cedera, ”kata BoY.

Itu karena dia juga tidak tahu siapa yang berada di balik penghapusan portal, jadi masih misteri.
Bahkan penetapan tersangka terhadap enam orang tersebut di atas aneh bagi Boy dan menimbulkan tanda tanya besar.
“Karena menurut kami tidak dulu proses penyidikan, seperti saksi dan sebagainya, juga panggilan pengadilan.

Tiba-tiba tersangka berarti ada kesalahan hukum di sini,” jelas Poiss.

Jasa Rilidigital