berita  

Penguatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota baru

Penguatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota baru
Penguatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota baru

Rilidigital.com ,Samarinda, Kalimantan Timur – Penguatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota baru Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan penyelesaian pembangunan ibu kota baru (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, dan selain menyelesaikan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga memastikan ketersediaan pangan bagi warga IKN yang harus di siapkan sejak dini.

Mulai akhir 2023 atau awal 2024, sebagian aparatur sipil negara akan mulai bekerja dari IKN. Relokasi mereka harus disertai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti air, listrik, dan makanan.

Hingga saat ini, Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk 3,79 juta jiwa masih perlu melakukan pengadaan pasokan pangan dari pihak eksternal.

Dengan adanya IKN Nusantara yang jumlah penduduknya bertambah, kawasan ini tentu membutuhkan cara untuk memenuhi ketersediaan pangannya.

Misalnya, provinsi masih perlu membeli produk tanaman pangan, hortikultura, dan produk peternakan, seperti daging sapi dan domba, terutama sapi, mencapai 72 persen, dari luar daerah.

Oleh karena itu, pemerintah Kalimantan Timur harus dapat mengelola ketersediaan pangan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Di perkirakan pada tahun 2045, IKN Nusantara sendiri akan di huni oleh sekitar 1,9 juta orang.

Jaminan ketersediaan pangan juga di tekankan oleh Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Indonesia (OIKN), Myrna A. Safitri.

Safitri mengatakan bahwa di kawasan inti IKN, sekitar 24,7 hektar lahan pertanian di peruntukkan untuk membangun ketahanan pangan lokal.

Penguatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota baru

Lahan tersebut akan di manfaatkan sebagai salah satu prinsip utama ekonomi pangan sirkular.

Kewenangan juga akan melakukan intensifikasi berkelanjutan, termasuk perluasan lahan hingga minimal 25.600 hektare atau 10 persen dari luas IKN.

Sementara untuk lahan pertanian di seluruh Kalimantan Timur, khususnya di wilayah yang dekat dengan IKN,

di perlukan pendekatan berbasis data sebagai proyeksi penggunaan lahan, produktivitas pangan, dan konsumsi pangan yang di dorong oleh upaya intensifikasi berkelanjutan hingga tahun 2045.

Baca Juga : Raksasa Teknologi Bayar Pajak Digital Indonesia 886 Juta Dolar AS dalam 3,5 Tahun

Tim OIKN juga sedang menentukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), mulai dari

perencanaan, inventarisasi, identifikasi, penelitian, penetapan, dan pengembangan hingga penjangkauan masyarakat dan pengendalian lahan.

Secara garis besar, strategi ketahanan pangan di IKN terdiri dari berbagai elemen, seperti mempertahankan

sebagian aset areal pertanian dengan kegiatan pertanian yang sudah berjalan bertahun-tahun, dengan warga lokal sebagai petani.

Hal ini di ikuti dengan melakukan intensifikasi berkelanjutan terhadap pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang saat ini sedang berlangsung di wilayah IKN dan sekitarnya.

Safitri menegaskan, lahan yang ada harus di manfaatkan, terutama melalui teknologi pertanian untuk menggenjot produktivitas.

Oleh karena itu, petani juga membutuhkan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Aspek lain yang harus di lakukan adalah pengembangan food estate di Kalimantan Timur sebagai area relokasi area produksi pangan lokal yang terdampak pengembangan kawasan IKN.

Penguatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota baru

Ini termasuk membuat rekomendasi untuk pertanian perkotaan, pemanfaatan limbah makanan, dan evaluasi

industri makanan bernilai tambah, sebagai pemenuhan ekonomi sirkular produksi pangan di kota-kota.

Urban farming harus di lakukan untuk mendukung budidaya pertanian tanaman pangan, ternak, dan perkebunan di

sekitar IKN agar membawa manfaat dan nilai tambah bagi penduduk setempat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kita harus mampu menghasilkan pangan yang sehat dan berkualitas untuk dapat menerapkan smart farming, yaitu praktik pertanian tanpa bahan kimia yang tidak mencemari lingkungan.

Semua proses pertanian kita akan menggunakan bahan organik,” katanya.

Pada simposium bertajuk “Penguatan Ekosistem Pertanian Berkelanjutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan di IKN dan Kalimantan Timur” di Samarinda, 11 Juli lalu,

Penguatan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan di ibu kota baru

ia menegaskan bahwa seluruh rencana pembangunan di IKN di lakukan secara bertahap dan cermat serta berkelanjutan.

Luas LP2B di IKN

Plt. Direktur Ketahanan Pangan OIKN, Setia Lenggono,

menyatakan proyeksi kebutuhan LP2B di IKN hingga 2045 mencapai 84,25 ribu hektare, terdiri dari sembilan komoditas utama.

Rinciannya, untuk komoditas jagung seluas 19.008 hektare dari lahan LP2B, dengan produktivitas 3,24 ton per hektare,

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 100.270 ton per tahun untuk mendukung populasi IKN sekitar 1,9 juta jiwa pada 2045.

Hal ini di ikuti oleh komoditas padi yang membutuhkan lahan seluas 22,45 ribu hektare, dengan proyeksi produktivitas 9,87 ton per hektare,

guna memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk IKN, dengan kebutuhan 221.630 ton per tahun, atau setiap penduduk mengkonsumsi rata-rata 116,6 kg beras per tahun.

Ketiga adalah komoditas nabati, dengan proyeksi permintaan sebesar 217,25 ribu ton pada 2045. Oleh karena itu,

di butuhkan LP2B seluas 13.780 hektare dengan produktivitas sebesar 15,77 ton per hektare.

Komoditas buah di proyeksikan membutuhkan lahan seluas 1.605 hektare, dengan produktivitas 81,12 ton per

hektare, yang akan menghasilkan buah segar untuk memenuhi konsumsi sebesar 130,35 ribu ton per tahun.

Jasa Rilidigital