berita  

Pemerintah tidak memulai pembahasan RUU Koperasi dengan membentuk komite

Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Arif Rahman Hakim.

 

 

Rilidigital.com , Jakarta – Pemerintah telah membentuk komite antar-kementerian (PAK) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Koperasi, kata Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

“Ini momentum untuk membangkitkan kembali minat rakyat untuk bergabung dengan koperasi,” kata Sekretaris Kementerian, Arif Rahman Hakim, Kamis.

Ruu Koperasi antarkementerian dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 dan melibatkan perwakilan lintas kementerian dan lembaga, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kejaksaan Agung, Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan beberapa lainnya.

Hakim menyatakan, DPR diperkirakan akan memulai pembahasan rancangan undang-undang koperasi pada masa sidang triwulan II 2023.

Dengan demikian, pada tahun 2023, dapat diterbitkan undang-undang baru tentang koperasi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang diberlakukan kembali setelah undang-undang serupa pada tahun 2012 dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review.

“UU 25 Tahun 1992 dinilai sudah tidak mengikuti tantangan dan kebutuhan koperasi di era digital saat ini,” kata Hakim.

Oleh karena itu, kementerian menginisiasi pembuatan RUU Koperasi yang melibatkan peran aktif gerakan koperasi dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Menurut Hakim, pada periode 2014-2019, pemerintah bersama DPR telah membahas rancangan undang-undang tersebut untuk menindaklanjuti putusan MK, namun RUU tersebut gagal masuk sidang paripurna, sehingga saat ini masuk dalam kategori Open Cumulative List.

“With an open cumulative status, the discussion (on the bill) in the House can be carried out outside the national legislation program,” he explained.

Meanwhile, Deputy for Co-operative Affairs at the Ministry Ahmad Zabadi remarked that various strategic issues had been mapped that encompassed capital provisions, co-operative governance, business expansion, insolvency of co-operatives, and criminal sanctions.

“Dengan status kumulatif terbuka, pembahasan (terhadap RUU) di DPR bisa dilakukan di luar program legislasi nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koperasi Kementerian Ahmad Zabadi mengatakan, berbagai isu strategis telah dipetakan yang meliputi ketentuan permodalan, tata kelola koperasi, perluasan usaha, kepailitan koperasi, dan sanksi pidana.

“Yang paling krusial adalah penguatan ekosistem koperasi melalui pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, otoritas pengawas simpan pinjam koperasi, dan komite restrukturisasi koperasi,” katanya.

Jasa Rilidigital