Pemerintah Harus Transparan Harga Tarif LRT Jabodebek, Di Nilai Terlalu Mahal

Pemerintah Harus Transparan Harga Tarif LRT Jabodebek, Di Nilai Terlalu Mahal
Pemerintah Harus Transparan Harga Tarif LRT Jabodebek, Di Nilai Terlalu Mahal

Rilidigital Jakarta – Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah mengatakan pemerintah harus transparan dalam menetapkan tarif angkutan umum, dalam hal ini LRT Jabodebek. Hal ini untuk mengklarifikasi kepada publik alasan di tetapkannya tarif tersebut.

Seperti di ketahui, Kementerian Perhubungan menetapkan tarif dasar kereta api ringan sebesar Rp5.000 dan Rp700 per kilometer. Dengan total rute sepanjang 44 km dari Harjamukti hingga Dukuh Atas, penumpang harus membayar Rp24.000.

“Jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya terserah pemerintah menjelaskan secara jelas dan detail serta mengedukasi masyarakat tentang kebijakan tarif LRT Jabodebek,” kata Alvinsyah saat di hubungi Media Indonesia, Minggu 23 Juli 2023.

Menurutnya, jika tidak di jelaskan, warga tidak akan bisa melihat kesesuaian antara tarif, jenis moda, dan jarak. Apalagi setiap moda transportasi memiliki perhitungan bisnisnya masing-masing sehingga tidak bisa di bandingkan satu sama lain.

Baca Juga: Jokowi Peringatkan Perpecahan Politik Jelang Pemilu

“Dari sisi bisnis, wajar jika ada perbedaan tarif untuk setiap jenis sistem/moda, karena pada dasarnya berdasarkan analisis dan perhitungan yang mencakup berbagai aspek seperti biaya infrastruktur, teknologi, sistem, waktu konstruksi dan pengoperasian,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, dalam penetapan tarif pelayanan publik selalu ada dua macam, yakni tarif teknis dan tarif umum. Keduanya di putuskan berdasarkan kalkulasi seperti komponen teknis kemampuan membayar warga dan kemampuan pemerintah mensubsidi.

“Tarif umum biasanya di tetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai hal yang telah di jelaskan di atas. Jadi mahal atau murah itu relatif dan tidak bisa begitu saja di bandingkan,” ujarnya.

“Tarif jasa angkutan umum selalu di lematis. Terlalu mahal, kebanyakan masyarakat tidak mampu membayar. Tarif di turunkan, sehingga beban subsidi membengkak, yang pada akhirnya menjadi beban anggaran pemerintah dan bahkan uang rakyat juga,” jelasnya.

Jasa Rilidigital