Pemerintah Gelar Audiensi Publik RUU PNS di Semarang

Pemerintah Gelar Audiensi Publik RUU PNS di Semarang
Pemerintah Gelar Audiensi Publik RUU PNS di Semarang

Rilidigital – Pemerintah pada Rabu melakukan dengar pendapat publik tentang perubahan RUU Pegawai Negeri Sipil di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Ada tujuh poin penting yang akan di bahas dalam RUU tersebut, semuanya merupakan bagian dari konsep besar transformasi manajemen PNS, termasuk digitalisasi manajemen PNS dan penanganan isu terkait tenaga kerja non PNS.

Alex Denni, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengatakan RUU ini untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang tanggap guna meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.

“Harapannya, amandemen ini dapat menghasilkan PNS yang profesional dan organisasi pemerintahan yang tanggap terhadap dinamika global,” kata Alex.

Amandemen ini di prakarsai oleh DPR dan di sambut baik oleh pemerintah.

Ketujuh pokok bahasan tersebut antara lain pembentukan Komisi Pegawai Negeri Sipil, kebutuhan rekruitmen PNS dan pegawai kontrak, kesejahteraan pegawai kontrak, pengurangan jumlah PNS untuk penyederhanaan organisasi, penyelesaian masalah terkait ketiadaan tenaga kerja non PNS, digitalisasi manajemen PNS, dan peran PNS di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Salah satu poin yang banyak di perbincangkan adalah isu terkait tenaga kerja non PNS.

Pemerintah dan DPR gencar membahas tenaga kerja non PNS yang jumlahnya sudah mencapai 2,3 juta orang di seluruh Indonesia, jauh dari proyeksi awal 400.000, karena semakin pesatnya jumlah instansi terutama di kalangan pemerintah daerah yang terus merekrut pegawai non PNS.

Baca juga: Indonesia Menargetkan Eliminasi Hepatitis B, C tahun 2030

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan melakukan audit terhadap jumlah tenaga kerja non-PNS saat ini.

Alex mengatakan, pemerintah dan DPR memiliki prinsip-prinsip kunci yang sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, tidak boleh ada PHK massal.

“Kita harus menyelamatkan 2,3 juta karyawan dan memastikan mereka tetap bekerja. Kami mendorong mereka untuk melamar menjadi PNS secara bertahap. Misalnya, rekrutmen untuk tahun 2023 akan segera di buka, atau mereka dapat mendaftar selama rekrutmen di tahun-tahun mendatang.” kata Alex.

Kedua, amandemen tersebut tidak boleh mengurangi penghasilan pegawai non-PNS dari yang mereka terima saat ini, dengan memperkenalkan skema kerja yang adil dan transparan.

“Misalnya, pegawai non-PNS dengan keterampilan khusus dapat bernegosiasi dengan majikan mereka tentang jangka waktu yang di sepakati selama kontribusi mereka di butuhkan. Ini akan memastikan pendapatan yang adil bagi mereka, tidak kurang dari apa yang mereka dapatkan saat ini.” kata Alex.

Ketiga, setiap perubahan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah untuk memastikan “keberlanjutan program pemerintah”, ujarnya.

RUU ini sedang di rancang untuk mengatasi masalah berkepanjangan dalam manajemen pegawai negeri sipil secara komprehensif. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan pegawai negeri sipil yang profesional dan berdedikasi tinggi yang di perlukan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Baca Juga: Menafsirkan Bahasa Tubuh – Tips Membaca Pikiran Orang Lain

RUU itu juga berusaha menghilangkan anggapan bahwa PNS tidak bisa di pecat.

“Dalam RUU tersebut terdapat pasal yang menekankan bahwa prestasi kerja merupakan komponen

penting yang dapat di jadikan dasar untuk melakukan PHK,” kata Alex.

Alex mengatakan amandemen tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

“Bagian integral dari RUU tersebut termasuk peningkatan kapasitas pegawai negeri, mobilitas yang fleksibel, dan manajemen yang lebih digital,” kata Alex.

Audiensi publik ini mengundang berbagai elemen masyarakat, seperti sivitas akademika UNNES dan pejabat pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Rektor UNNES S Martono mendukung amandemen RUU tersebut dengan mengatakan sistem yang ada

saat ini gagal mengoptimalkan pelayanan publik dari birokrasi. Ia mengusulkan tiga masukan bagi pemerintah.: kepastian status ketenagakerjaan, terjaminnya pelayanan publik yang optimal, dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri.

“Tampaknya RUU itu sudah di siapkan secara matang dan kami mendukungnya. Kami yakin RUU ini akan memberikan hasil yang terbaik, terutama untuk kesejahteraan PNS. Selain itu, PNS yang berkinerja baik akan mendapatkan reward yang lebih besar,” ujarnya.

Jasa Rilidigital