berita  

Pemerintah Alokasikan Dana Untuk Korban Pelanggaran HAM: Menteri

Pemerintah Alokasikan Dana Untuk Korban Pelanggaran HAM: Menteri
Pemerintah Alokasikan Dana Untuk Korban Pelanggaran HAM: Menteri

Rilidigital – Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, dengan fokus pada hak-hak korban, kata Menko Polhukam Mahfud MD.

“Dan kita siap memberikan apa yang di butuhkan untuk itu. Negara harus membayar, yah (kita) yang membayar. Saya baru saja berbicara dengan rekan-rekan saya di Kementerian Keuangan. Negara harus mengalokasikan anggaran,” kata Menkeu usai mengikuti rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Anggaran tersebut bertujuan untuk membantu para korban pelanggaran HAM berat masa lalu agar dapat memenuhi hak-haknya, mulai dari pendidikan dan pelatihan hingga mendirikan usaha dan membangun sarana jaringan air, jelasnya.

“Ada juga program solar untuk nelayan, akses permodalan untuk permodalan, dan lain sebagainya,” terangnya.

Pemerintah juga telah menawarkan untuk mengembalikan kewarganegaraan bagi mereka yang berada di luar negeri yang ingin pulang, tambah menteri.

Menkeu mengatakan, dalam peluncuran rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat Indonesia yang terjadi di Aceh pada Selasa, 27 Juni lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah bantuan kepada para korban, antara lain berupa rumah. renovasi.

Baca juga: Enam Arah Dari Presiden Jokowi Untuk Menghadapi Situasi Global Yang Tidak Pasti

“Kemarin presiden lihat sendiri, sudah di bangun 16 rumah korban Rumah Geudong (tragedi). Orang-orang ini senang. Ada yang minta, ‘(Dana) sekolah anak saya Pak, berikan beasiswa sampai perguruan tinggi’, bangun tempat ibadah,” kata Mahfud.

Pada Selasa, 27 Juni, Jokowi secara resmi meluncurkan rekomendasi penyelesaian non-yudisial atas pelanggaran HAM berat Indonesia yang terjadi di Aceh sebagai sarana untuk membantu para korban dalam memenuhi hak-haknya.

“Atas nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siang ini saya secara resmi meluncurkan rekomendasi penyelesaian non-yudisial terhadap pelanggaran HAM berat Indonesia,” ujarnya di Kabupaten Pidie, Aceh.

Pada 11 Januari, pemerintah mengakui 12 insiden pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Peristiwa tersebut meliputi peristiwa tahun 1965-1966, penembakan misterius tahun 1982-1985, peristiwa Talasari

Lampung tahun 1989, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh tahun 1989, penculikan tahun 1997-1998, dan Kerusuhan Mei tahun 1998.

Peristiwa lainnya adalah peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II tahun 1998-1999, pembunuhan orang yang di tuduh

sebagai dukun tahun 1998-1999, peristiwa Simpang KKA Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior Papua

tahun 2001-2002, peristiwa Wamena Papua tahun 2003, dan Peristiwa Jambu Keupok Aceh tahun 2003.

Jasa Rilidigital