Operasional Haji 2024 Terganggu Akibat AC Tidak Berfungsi dan Kelebihan Kapasitas, Laporan Tim Pengawas Haji

Operasional Haji 2024 Terganggu Akibat AC Tidak Berfungsi dan Kelebihan Kapasitas, Laporan Tim Pengawas Haji
Operasional Haji 2024 Terganggu Akibat AC Tidak Berfungsi dan Kelebihan Kapasitas, Laporan Tim Pengawas Haji

Rilidigital.com, Jakarta – Operasional Haji 2024 Terganggu Akibat AC Tidak Berfungsi dan Kelebihan Kapasitas, Laporan Tim Pengawas Haji, Ketua Tim Pengawasan Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Muhaimin Iskandar membeberkan sejumlah pemberitaan yang menyoroti berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji 2024. Salah satu permasalahan utama, menurut Muhaimin, adalah maraknya kerusakan AC.

“Banyak laporan yang masuk, pertama AC di banyak tempat tidak berfungsi,” kata Muhaimin, Selasa.

Selain persoalan AC, dia mengatakan tenda jemaah Indonesia kelebihan kapasitas. Tenda yang di sediakan tidak mampu menampung jumlah jamaah dan tidak di lengkapi kasur yang memadai.

Persoalan lainnya, kata dia, adalah penempatan tenda jamaah haji yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan area yang di peruntukkan (maktab).

Permasalahan juga terlihat pada pelaksanaan lempar jumrah jamrah aqabah (melempar tiang setan) di Mina.

“Terjadi keterlambatan angkutan bus yang membawa jamaah dari penginapannya ke Arafah.

Jamaah yang di jadwalkan di angkut pada pagi hari mengalami keterlambatan hingga sore dan malam hari.

Operasional Haji 2024 Terganggu Akibat AC Tidak Berfungsi dan Kelebihan Kapasitas, Laporan Tim Pengawas Haji

Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan kelancaran ibadah jamaah,” dia di katakan.

Tim Pengawasan Haji DPR berencana membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi temuan

tersebut dan mencari solusi terbaik guna meningkatkan kualitas pelayanan haji ke depan.

Selly Andriany Gantina, anggota Tim Pengawasan Haji, menegaskan keberadaan Pansus Haji ini mendesak karena setiap tahun permasalahan yang sama terus berulang.

“Banyak kendala yang kami temui selama menunaikan ibadah haji di Armuzna. Oleh karena itu, Panitia Khusus Haji harus segera di bentuk setelah kami kembali ke Indonesia,” kata Selly, Selasa.

Menurut Selly, Pansus Haji tidak hanya akan mengevaluasi penyelenggaraan haji yang di lakukan Kementerian Agama, tapi juga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

BPKH mempunyai tanggung jawab besar dalam mengelola dana jamaah.

“Pihak terkait seperti BPKH harus di evaluasi karena merekalah yang bertanggung jawab mengelola dana jemaah. Transparansi penting agar jemaah mengetahui status dananya,” jelas Selly.

Dalam pantauan di Mina, Tim Pengawasan Haji DPR mengidentifikasi beberapa persoalan serius dalam pelayanan yang di berikan kepada jemaah Indonesia.

Selly mencontohkan, banyak tenda yang penuh sesak, AC tidak berfungsi, makanan yang di sediakan tidak memenuhi standar, dan fasilitas kamar mandi yang kurang.

Pelayanan yang kurang memadai ini sangat merugikan jamaah haji, kata Selly.

Indonesia, rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, mengirimkan lebih dari 240.000 jamaah haji tahun ini.

Jasa Rilidigital