berita  

Ombudsman Memberikan Inovasi Digital Tingkatkan Pelayanan Publik di Daerah 3T

Ombudsman Memberikan Inovasi Digital Tingkatkan Pelayanan Publik di Daerah 3T
Ombudsman Memberikan Inovasi Digital Tingkatkan Pelayanan Publik di Daerah 3T

Rilidigital – Ombudsman memberikan Inovasi pelayanan publik berbasis digital yang di perkenalkan pemerintah, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menurut Mokhammad Najih, Ketua Ombudsman RI, mulai menunjukkan hasil yang positif.

Hal itu di sampaikannya dalam kuliah umum “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Indonesia untuk Mewujudkan Hak Konstitusional Warga Negara” di Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Kamis.

“Pelayanan di daerah 3T ini sudah mulai membaik, terutama pelayanan administrasi,” ujarnya.

Namun, dia tidak memungkiri sarana dan prasarana digital di daerah 3T belum sepenuhnya di dukung oleh ketersediaan jaringan internet.

Secara umum, persoalan ini muncul karena penyelenggara jasa telekomunikasi belum bisa menjangkau wilayah 3T. Sementara itu, pemerintah pusat harus menyediakan dan menjamin pemerataan pembangunan, termasuk akses internet.

Baca juga: Tinjau Belajar Mengajar di SMP, Heru Apresiasi MPLS Berjalan Lancar

Selain masalah jaringan internet, dukungan listrik masih menjadi kendala di daerah 3T, kata Najih.

Atas berbagai persoalan tersebut, lembaga yang bertugas memantau perkembangan pelayanan publik ini mengimbau kepada kepala daerah di daerah 3T untuk melakukan beberapa langkah, seperti aktif mengunjungi masyarakat.

Pelayanan publik di daerah 3T membutuhkan keterlibatan aktif di lapangan. Artinya, pejabat negara perlu rutin mengunjungi warga untuk menanyakan kebutuhannya.

“Paling tidak dalam sebulan harus ada lembaga yang melakukan pelayanan dengan mengunjungi lokasi,” ujarnya.

Najih menginformasikan, Ombudsman akan segera melaporkan setiap kendala yang di terima lembaga

terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023–2024 ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

“Dalam konteks kebijakan nasional, Ombudsman RI akan menghimpun berbagai persoalan yang

muncul untuk di koreksi dalam regulasi yang telah di keluarkan kementerian,” jelasnya.

Jasa Rilidigital