Menteri Puspayoga Mendukung Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Kampus

Menteri Puspayoga Mendukung Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Kampus
Menteri Puspayoga Mendukung Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Kampus

Rilidigital – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyatakan dukungannya terhadap gerakan perlindungan anak berbasis kampus.

“Gerakan yang di prakarsai kampus ini dapat menjadi inovasi dan motivasi bagi kampus lain untuk lebih

mengutamakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak,” kata Puspayoga saat kuliah umum di

Kampus Universitas HKBP Nommensen, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Jumat. .

Menurut keterangan menteri yang di terima di sini, inovasi dan kolaborasi tetap di perlukan untuk

mewujudkan perlindungan anak, mengingat lembaga pendidikan tidak luput dari kekerasan terhadap anak.

“Setiap inovasi dan kerjasama sangat bermanfaat bagi pemajuan hak anak dan perlindungan anak.

Institusi kampus memiliki kewajiban untuk ikut melindungi anak dengan sinergi dan kerjasama dengan stakeholder,” tegasnya.

Baca Juga: Target Pembangunan Green Park di Cipinang Melayu Akhir Agustus Rampung

Mengutip data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),

ia mencatat bahwa pada periode 2017-2021, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan

terbanyak terjadi di perguruan tinggi, sebanyak 35 kasus; Pondok pesantren atau pesantren, 16 kasus; dan SMA, 15 kasus.

Puspayoga mencatat, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk promosi pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan saksi kekerasan seksual.

Undang-undang tersebut juga di perkuat dengan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Di Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, ia juga menyaksikan penandatanganan komitmen Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Kampus.

“Kami sangat berharap institusi kampus dan mahasiswa mengawal implementasi UU TPKS dan Permen

No. 30 Tahun 2021 agar tercipta lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual,” ujar Puspayoga.

Menteri menyerukan agar peraturan tersebut di sosialisasikan di lingkungan kampus untuk menciptakan tenaga pendidik yang berwawasan mendukung hak-hak anak.

Jasa Rilidigital