Menteri Mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Menteri Mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan
Menteri Mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan

Rilidigital – Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mendukung upaya percepatan reformasi birokrasi bersama Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan.

“Tentunya kita semua melihat komitmen dan kerja keras Menkeu Sri Mulyani untuk terus melaksanakan reformasi birokrasi. Kami di Kemenpan RB mendukung penuh. Jadi, reformasi birokrasi khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, Dit jen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal, ke depan bisa lebih optimal,” kata Anas dalam keterangan yang di terima di Jakarta, Sabtu.

Anas menyampaikan pernyataan tersebut saat menerima audiensi dari Ketua Badan Pengawas Pajak Kementerian Keuangan Amien Sunaryadi di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jakarta, Jumat.

Anas mengatakan, kedatangan Sunaryadi bertujuan untuk membahas implementasi beberapa aspek penguatan tata kelola dalam pengelolaan perpajakan, kepabeanan, dan kebijakan fiskal.

“Pak Amien Sunaryadi memaparkan berbagai skema yang saya yakini akan semakin memperkuat tata kelola di lingkungan Dit jen Pajak, Dit jen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal,” jelasnya.

Apalagi, Kemenpan RB memiliki program pengembangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang menjadi pedoman dalam penilaian berbagai unit kerja di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. sejauh ini.

Baca Juga: KPK Akui Kesalahan Prosedur Penangkapan Kepala Basarnas

“Saya kira keberadaan Panwaslu cukup strategis untuk mendukung upaya Menteri Keuangan untuk

terus melaksanakan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal

Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak. Policy Agency, dalam hal pengawasan kebijakan dan administrasi perpajakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sunaryadi mengajak Kemenpan RB untuk bersinergi mendukung rencana

penerapan ISO 37001 pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Dit jen Pajak,

Di tjen Bea Cukai, dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Anas pun menyambut baik hal ini untuk berkolaborasi dengan berbagai aspek dalam implementasi zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Ia menegaskan, mencegah berbagai praktik yang tidak sejalan dengan good governance merupakan

bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

“Akhir dari reformasi birokrasi adalah pekerjaan yang berdampak dan pelayanan publik yang memuaskan. Bersama-sama kita mendorong semua instansi pemerintah untuk melaksanakannya,” kata Anas.

Zona Integritas merupakan strategi percepatan reformasi birokrasi yang di lakukan oleh satuan kerja di instansi pemerintah.

Implementasi Zona Integritas berfokus pada kepuasan masyarakat, sehingga proses penilaian tidak

hanya memperhatikan tim penilai internal dan nasional tetapi juga fokus pada hasil survei online yang

melibatkan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat.

Jasa Rilidigital