berita  

Menteri Makarim Mengeluarkan Peraturan Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Pendidikan

Menteri Makarim Mengeluarkan Peraturan Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Pendidikan
Menteri Makarim Mengeluarkan Peraturan Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Pendidikan

Rilidigital – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan peraturan untuk pencegahan dan tindakan tegas terhadap kekerasan seksual, intimidasi, diskriminasi, dan intoleransi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan yang merupakan bagian dari Mandiri Belajar Episode 25, di sahkan sebagai landasan hukum bagi seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan. sehingga dapat di lakukan pencegahan dan tindakan tegas terhadap kekerasan seksual, bullying, diskriminasi, dan intoleransi.

Makarim, dalam peluncuran Mandiri Belajar Episode 25 di Jakarta, Selasa, mengatakan aturan tersebut membantu satuan pendidikan dalam menangani kasus kekerasan, termasuk kekerasan berbasis online dan psikologis, dengan perspektif yang mendukung korban.

Menurut Menkeu, beleid yang baru di terbitkan itu akan melindungi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari kekerasan dalam kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.

Lebih lanjut ia menjelaskan aturan tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yakni Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Satuan Pendidikan.

Ia juga menawarkan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk-bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi.

Baca Juga: Wali Kota Jaktim Anwar Tinjau Pembangunan Waduk Cipayung

“Peraturan baru ini dengan tegas menyatakan tidak boleh ada kebijakan yang berpotensi menimbulkan

kekerasan, baik itu berupa keputusan, surat edaran, nota dinas, himbauan, petunjuk, pedoman dan lain-lain,” ujarnya.

Peraturan tersebut juga mengatur mekanisme pencegahan oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah,

dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta manajemen penanganan kekerasan yang mendukung pemulihan korban.

Satuan pendidikan juga di beri mandat untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

(TPPK), sedangkan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten di beri mandat untuk membentuk satgas.

Makarim menegaskan, tim dan gugus tugas harus di bentuk dalam waktu enam hingga 12 bulan setelah

pergub di sahkan, agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera di tangani.

Jika ada laporan kekerasan, tim dan satgas harus melakukan penanganan dan memastikan pemulihan korban.

“Sanksi administratif di berikan kepada pelaku pelajar dengan mempertimbangkan sanksi edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan pelajar,” tegasnya.

Berdasarkan survei National Assessment tahun 2022, 34,51 persen siswa berpotensi mengalami

kekerasan seksual, 26,9 persen berpeluang mengalami hukuman fisik, dan 36,31 persen berpeluang menghadapi perundungan.

Apalagi, berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021, 20 persen anak laki-laki

dan 25,4 persen anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan dalam beberapa tahun terakhir. 12 bulan.

Jasa Rilidigital