KPK Tahan Lima Eks Anggota DPRD Provinsi Jambi karena Dugaan Suap dalam Persetujuan Anggaran

KPK Tahan Lima Eks Anggota DPRD Provinsi Jambi karena Dugaan Suap dalam Persetujuan Anggaran
KPK Tahan Lima Eks Anggota DPRD Provinsi Jambi karena Dugaan Suap dalam Persetujuan Anggaran

Rilidigital.com , Jakarta – KPK Tahan Lima Eks Anggota DPRD Provinsi Jambi karena Dugaan Suap dalam Persetujuan Anggaran ,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap

Lima mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, yang menjabat selama periode 2014-2019, sehubungan dengan dugaan suap

Terkait dengan persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2017-2018.

Sebelumnya, kelima mantan anggota DPRD ini telah di nyatakan sebagai tersangka.

Menurut Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur, para tersangka telah di tahan selama 20 hari, terhitung sejak 8 Mei 2023 hingga 27 Mei 2023.

“Terkait perlunya penyidikan, tim penyidik telah menahan lima tersangka masing-masing dengan masa penahanan awal selama 20 hari,

” Kata Asep, Senin, 8 Mei 2023.

Kelima tersangka yang di tangkap adalah Nasri Umar (NU), Muhammad Isroni (MI), Abdul Salam Haji Daud (ASHD), Djamaluddin (DL), dan Hasan Ibrahim (HI).

Mereka saat ini di tahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari pertama.

“Di duga, kasus tersebut melibatkan RAPBD Jambi tahun anggaran 2017-2018, yang memuat berbagai proyek infrastruktur dengan nilai proyek miliaran rupiah

yang sebelumnya di siapkan oleh Pemprov Jambi,” kata Asep.

Para tersangka, termasuk MU dan rekan-rekannya yang merupakan anggota DPRD pada saat itu, di duga meminta sejumlah uang dengan istilah “ketok palu”

KPK Tahan Lima Eks Anggota DPRD Provinsi Jambi karena Dugaan Suap dalam Persetujuan Anggaran

(istilah slang untuk suara palu yang di gunakan untuk menutup rapat) dari Zumi Zola,

yang merupakan Gubernur Provinsi Jambi pada saat itu, untuk menyetujui RAPBD untuk tahun anggaran 2017-2018.

“Atas permintaan itu, Zumi Zola melalui orang kepercayaannya, Paut Syakarin, yang merupakan seorang pengusaha,

Menyiapkan dana sekitar Rp2,3 miliar,” ungkap Asep.

Uang suap yang di terima, kemudian di salurkan sesuai jabatan masing-masing tersangka di DPRD, mulai dari Rp100 juta hingga Rp400 juta per anggota.

KPK menduga Paut Syakarin menyerahkan Rp1,9 miliar kepada Effendi Hatta dan Zainal Abidin sebagai perwakilan MU dan rekan-rekannya.

“Dengan uang suap tersebut, RAPBD Jambi untuk tahun anggaran 2017-2018 di setujui,” tambah Asep.

 

Jasa Rilidigital