berita  

KPK membantu pemerintah Papua mengelola data aset dengan lebih baik

KPK membantu pemerintah Papua mengelola data aset dengan lebih baik
KPK membantu pemerintah Papua mengelola data aset dengan lebih baik

Rilidigital – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya membenahi pengelolaan aset dan penataan data, khususnya terkait kendaraan dinas yang tidak jelas catatannya.

Dian Patria, Ketua Satgas Pemberantasan Korupsi KPK Wilayah V Jayapura, Minggu, mengungkapkan, Satgas telah menemukan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mencatat jumlah kendaraan roda empat dan roda dua sebanyak 1.422 unit. .

“Kami perkirakan masih ada 200 kendaraan lagi yang masih di miliki para pensiunan dan pejabat lainnya dari instansi pemerintah. Makanya, KPK masih menunggu data valid dari BPKAD dan Inspektorat Provinsi untuk menentukan angka pastinya,” ujarnya.

Menurut Patria, data tersebut di minta dari kepala dinas aktif, pensiunan pejabat, dan mantan staf khusus gubernur.

“Pada Sabtu, 13 Mei lalu, kami mengamankan 11 unit kendaraan milik Pemprov,” ujarnya.

Rinciannya, unit tersebut terdiri dari enam unit kendaraan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dua unit dari Dinas Perhubungan, satu unit dari Satuan Keamanan Ketertiban Umum (Satpol PP), dan dua unit dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (BPTSP).

“Kendaraan itu digunakan mantan pejabat senior dan purnawirawan yang wajib mengembalikannya,” katanya.

Oleh karena itu, KPK mendesak Pemprov untuk menolak pengurusan dokumen mutasi atau pensiun

bagi PNS yang tidak memiliki surat keterangan bebas aset dari BPKAD, tambahnya.

Danny Korwa, inspektur pembantu khusus dari Inspektorat Provinsi Papua, menyampaikan apresiasinya kepada KPK atas upayanya membantu pemerintah provinsi mengelola asetnya.

Jasa Rilidigital