Kiprah Tim PPHAM Tak Bertujuan Pulihkan Komunisme di Indonesia: Menteri

Alun-alun Monumen Nasional Jakarta

 

Rilidigital.com ,Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklarifikasi bahwa kiprah Tim Resolusi Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) tidak bertujuan untuk “memulihkan komunisme” di Indonesia.

Mahfud selaku Ketua Tim PPHAM sebelumnya menyerahkan laporan penilaian tim kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Rabu.

Itu tidak benar. Penilaian tim menyimpulkan bahwa mereka yang harus menerima restitusi tidak hanya korban dari PKI (Partai Komunis Indonesia), tetapi kami juga merekomendasikannya untuk diberikan kepada korban mereka, termasuk ulama dan keturunan mereka,” kata Menko di Istana Merdeka di sini, Rabu

Menteri menjelaskan bahwa laporan tim PPHAM bukanlah upaya untuk memulihkan komunisme dan juga tidak bermaksud untuk mendiskreditkan Islam, terutama karena tim juga menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di mana korbannya adalah Muslim dan ulama mereka, termasuk insiden perburuan penyihir di Banyuwangi dan insiden di Aceh.

“Mengapa ada orang yang bisa menuduh (bahwa PPHAM) berusaha mendiskreditkan Islam? Atau untuk mendorong PKI? Ini terang-terangan salah karena PKI (larangan) sudah mengakar dalam resolusi MPR RI,” Mahfud menegaskan.

Mahfud mengatakan, selain memberikan restitusi kepada korban pelanggaran HAM, tim PPHAM juga merekomendasikan upaya hukum lain di aspek sosial, politik, dan ekonomi.

“Termasuk edukasi hak asasi manusia kepada aparat TNI dan Polri,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mengakui 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu setelah mencermati laporan tim PPHAM.

“Dengan pikiran jernih dan hati yang tulus, sebagai kepala negara Republik Indonesia, saya mengakui bahwa pelanggaran HAM berat pernah terjadi di masa lalu,” kata Jokowi.

Selain menyampaikan simpati kepada korban pelanggaran HAM, presiden juga menegaskan kembali komitmen untuk memenuhi hak-hak yang belum terselesaikan bagi korban dan mencegah pelanggaran HAM di masa depan.

Jasa Rilidigital