berita  

Kementrian Berkolaborasi Multisektoral untuk mencegah perkawinan anak

Kementrian Berkolaborasi Multisektoral untuk mencegah perkawinan anak
Kementrian Berkolaborasi Multisektoral untuk mencegah perkawinan anak

Rilidigital – Pencegahan perkawinan anak harus menggunakan pendekatan holistik, komprehensif, dan terpadu yang melibatkan berbagai sektor dan berbagai pihak, kata pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rini Handayani.

Pengurangan angka perkawinan anak membutuhkan upaya dari beberapa pihak, kementerian dan lembaga, tokoh agama, masyarakat, dan aktivis anak, ujarnya dalam acara media talk bertajuk “Perkawinan Anak Membahayakan Fungsi Reproduksi” di Jakarta, Jumat.

Menurut Handayani, kementerian terus melakukan sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi di tingkat akar rumput melalui penerapan model Desa Ramah Perempuan dan Anak yang di rencanakan di 138 desa di Indonesia.

Selain itu, kementerian dan pemerintah daerah juga mendorong terbentuknya Pusat Belajar Keluarga (Puspaga) yang merupakan unit layanan preventif dan promotif yang berfungsi sebagai ruang belajar untuk meningkatkan kualitas hidup guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Saat ini terdapat 257 Puspaga di 231 kabupaten atau kota di Indonesia.

“Selain itu, kehadiran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor di 34 provinsi, 458 kabupaten atau kota

telah membantu kami dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait perkawinan anak,” ujar Handayani.

Selama periode 2020-2022, Direktorat Jenderal Peradilan Agama di Mahkamah Agung Republik

Indonesia mencatat jumlah permohonan dispensasi nikah setiap tahunnya mengalami penurunan.

Pada tahun 2022, tercatat 52.095 permohonan dispensasi nikah yang di ajukan dan 50.748 yang di putuskan.

“Angka ini masih tergolong besar, dan ini menunjukkan masih sering terjadi perkawinan anak

berdasarkan banyaknya (permohonan) dispensasi kawin yang di ajukan di pengadilan,” kata Handayani.

Sementara data prevalensi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan penurunan setiap tahunnya, beberapa perkawinan anak dan remaja masih terus terjadi.

Kasus-kasus ini tidak dapat di catat, karena tidak membawa masalah dispensasi nikah ke pengadilan.

Dengan demikian, di perlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk menekan angka perkawinan anak

hingga mencapai target 6,94 persen pada tahun 2030.

Jasa Rilidigital