Kebijakan Rekrutmen Baru Dongkrak Tingkat Pemenuhan Pekerjaan di Kementerian Agama Jadi 77,27%

Kebijakan Rekrutmen Baru Dongkrak Tingkat Pemenuhan Pekerjaan di Kementerian Agama Jadi 77,27%
Kebijakan Rekrutmen Baru Dongkrak Tingkat Pemenuhan Pekerjaan di Kementerian Agama Jadi 77,27%

Rilidigital Jakarta – Reformulasi kebijakan perekrutan tenaga kerja pemerintah berbasis kontrak (PPPK) baru-baru ini telah menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat pemenuhan lowongan kerja di Kementerian Agama, mencapai 77,27%, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar. Anas pada hari Jumat.

Menteri Anas mengatakan, tahun lalu Kementerian Agama menawarkan total 49.549 posisi PPPK, yang baru terisi 29.069 sehingga tingkat pemenuhan pekerjaan mencapai 58,67%. Namun, setelah penerapan kebijakan yang di rumuskan kembali, jumlah lowongan yang terisi meningkat menjadi 38.287, mencapai tingkat pemenuhan yang jauh lebih tinggi sebesar 77,27%.

“Reformulasi kebijakan rekrutmen PPPK merupakan bentuk pengakuan dan apresiasi pemerintah atas dedikasi mantan pekerja paruh waktu kategori 2 dan pegawai non-PNS yang terus menunjukkan komitmennya, khususnya di Kementerian Agama,” Menteri Anas ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat jumpa pers bersama di kantornya di Jakarta.

Menteri Anas menyoroti, 49.549 lowongan PPPK yang di tawarkan Kementerian Agama merupakan hampir 9 persen dari total nasional yang saat ini berjumlah 567.938 lowongan.

Baca Juga: Kunci Perubahan Perilaku Untuk Mengurangi Stunting: BKKBN

Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam sistem rekrutmen yang baru, Menteri Anas menyatakan optimisme bahwa hal itu akan secara signifikan mengatasi kebutuhan staf yang sangat penting di Kementerian Agama. Kebutuhan tersebut meliputi tenaga pendidik untuk mata pelajaran seperti Al Quran dan Hadits, sejarah Islam, ajaran Injil, dan ajaran Buddha. Kementerian juga perlu merekrut petugas pernikahan.

Reformulasi kebijakan tersebut di rancang dengan pertimbangan yang matang untuk memastikan bahwa pekerja yang baru direkrut memiliki kualifikasi yang di perlukan. Ini memperkenalkan ambang skor kompetensi yang harus di lampaui oleh pelamar untuk di anggap memenuhi syarat untuk pekerjaan.

“Setelah lowongan terisi, pekerja yang di tunjuk tidak dapat di gantikan oleh pelamar dengan skor lebih rendah,” jelas Anas.

Lowongan ini terutama terbuka untuk mantan pekerja paruh waktu kategori 2 dan pegawai non-pegawai negeri, mengakui kontribusi berharga mereka kepada lembaga negara. Perumusan kebijakan baru di dasarkan pada masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan dedikasi yang di tunjukkan oleh individu-individu tersebut.

Reformulasi kebijakan rekrutmen PPPK ini berlandaskan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 571

Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pemenuhan Pekerjaan Fungsional dan Teknis PPPK.

Baca Juga: 5 Petugas Keamanan Ancol Jadi Tersangka Kematian Pengunjung

Dalam perkembangan terakhir, Kementerian PAN dan RB telah menyetujui total 4.125 lowongan baru di Kementerian Agama. Jabatan tersebut meliputi 4.057 lowongan PPPK dan 68 lowongan PNS.

Lowongan yang baru di setujui di distribusikan ke berbagai posisi, termasuk 2.296 posisi pengajar,

224 posisi medis, 68 dosen, dan 1.469 posisi teknik.

Alokasi ini sesuai dengan perkiraan jumlah pensiunan di lingkungan Kementerian Agama tahun ini.

“Untuk mengisi posisi yang kosong, penting untuk secara akurat mengidentifikasi kebutuhan rekrutmen

sesuai dengan persyaratan pendidikan dan kualifikasi pekerjaan. Hal ini memastikan bahwa kami secara

efektif menangani masalah yang berkaitan dengan mantan pekerja paruh waktu kategori 2 dan pegawai non-PNS,” kata Anas.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan terima kasih atas upaya Menteri Anas dan jajarannya. Dia mencatat bahwa kebijakan perekrutan yang di rumuskan kembali menawarkan solusi

yang adil dan pengakuan pemerintah bagi individu yang telah memberikan kontribusi berharga bagi Kementerian Agama.

Yaqut lebih lanjut menyoroti bahwa kebijakan tersebut telah secara signifikan mendorong tingkat pemenuhan lowongan kerja di kementeriannya.

“Dari sisi teknis, setiap kebijakan reformulasi harus melalui validasi sebelum di umumkan ke publik. Kementerian Agama tentu akan mematuhi persyaratan ini sebagaimana di atur dalam peraturan menteri,” yakin Yaqut.

Jasa Rilidigital