Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor Makin Ramai

Daerah Puncak memang sudah lama dikenal dengan fenomena perjodohan. Berdasarkan laporan Pemkab Bogor yang disampaikan langsung oleh penguasa Bogor, Ade Yasin, tercatat belakangan ini kegiatan pernikahan yang digelar di kawasan Puncak kembali semarak.

Perjodohan itu sendiri sering terjadi di desa-desa Arab, yang bernama asli Sampay atau Warung Kaleng. Warung Kaleng terletak di Desa Tugu Selatan dan Tugu Utara yang mungkin sudah ditempati sejak tahun 1980.

Kemudian banyak terjadi perjodohan atau nikah mut’ah antara laki-laki dari negara Timur Tengah dengan perempuan lokal. Saat ini, perjodohan sering dilakukan oleh wanita muda setempat yang memiliki kebutuhan finansial. Menurut laporan, PSK yang melakukan perjodohan banyak ditemui di kawasan Puncak.
Ade Yasin menegaskan bahwa para perempuan tersebut bukanlah penduduk lokal melainkan dari daerah lain seperti Cianjur, Sukabumi dan Jakarta.

“Kami sering melakukan razia dengan Timpora (pemda, aparat dan imigrasi). Hari ini kami menemukan PSK yang tinggal di Cianjur, Sukabumi, bahkan Jakarta dan luar Jawa Barat”, kata Ade.

Ade mengatakan jumlah pencari suaka dan pengunjung dari Timur Tengah terus meningkat. Ada pencari suaka pada 2018. Kemudian meningkat menjadi 2.2
5 pada 2020, yang sebagian besar diketahui adalah warga negara Afghanistan, Irak, dan Pakistan.
“Kami sebagai pemerintah daerah memiliki pertanyaan tentang bagaimana mengontrol para pencari suaka yang mudah masuk ke Indonesia dan jumlahnya meningkat setiap tahun,” jelas Ade.

Ade mengatakan pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IMO) tentang perubahan konsentrasi migran.

“Pemerintah daerah memberikan opsi kepada International Organization for Migration (IMO) untuk mengkonsentrasikan para pendatang tidak lagi di Puncak, tetapi di Parungpanjang, wilayah administrasi Bogor,” jelasnya.

Jika pusat tersebut tidak dipindahkan, kehadiran mereka akan menciptakan citra negatif kawasan Puncak sebagai daerah tujuan wisata.

Diketahui bahwa Ombudsman Republik Indonesia menemukan beberapa maladministrasi dalam pemerintahan Distrik Arab Village di wilayah Puncak, yaitu kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum.

Hal ini berdasarkan penyelidikan Ombudsman terhadap jumlah pendatang, pekerjaan informal warga negara asing (WNA), status kepemilikan tanah, izin mendirikan bangunan dan fasilitas yang tidak sesuai, serta status dan pengelolaan anak perkawinan .

Jasa Rilidigital