berita  

Kasus Johnny Plate tidak ada hubungannya dengan politik: Menteri

Kasus Johnny Plate tidak ada hubungannya dengan politik: Menteri
Kasus Johnny Plate tidak ada hubungannya dengan politik: Menteri

Rilidigital – Penetapan penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menjelang Pemilu 2024 tidak ada kaitannya dengan politik, kata Menko Polhukam Mahfud MD.

“Penyelidikan di mulai pada Juni 2022 karena pada bulan Maret, ada permintaan perpanjangan. Di perpanjang hingga April, (sepertinya) banyak yang salah; (dan) pada bulan Mei, ketika di tinjau, (itu juga Kelihatan) janggal. Kemudian, pada bulan Juni, di mulai penyelidikan, dan saat ini proses hukum sedang berjalan. Jadi, tidak ada hubungannya dengan pemilihan umum, dengan calon presiden atau semacamnya,” kata Menkeu di Kompleks Istana Kepresidenan. di sini pada hari Senin.

Hal itu di sampaikannya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Kejaksaan Agung menetapkan Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023.

Mahfud menegaskan, tidak ada motif politik di balik pengusutan kasus dugaan korupsi yang di sebut-sebut merugikan Rp 8 triliun itu. Dia mengatakan, Plate adalah Sekjen Partai NasDem, dan posisinya di partai itu di gantikan oleh Hermawi Taslim.

Presiden Jokowi melantik Mahfud sebagai Pj Menteri Komunikasi dan Informatika, sesuai Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024 beserta Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawabnya .

Kasus Johnny Plate tidak ada hubungannya dengan politik: Menteri

Menkeu menyampaikan laporan kepada kepala negara mengenai progres proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah di rencanakan dan di mulai pada 2006. Progres berjalan mulus hingga 2019, jelasnya.

Namun, proyek tersebut mengalami beberapa kendala pada periode 2020-2021, kata Mahfud.

“Pada Desember, ketika laporan penggunaan dana seharusnya sudah di serahkan, tidak ada (laporan) maupun progres BTS itu sendiri, menaranya, hingga Desember 2021,” ujarnya.

Dia mencatat bahwa COVID-19 juga menjadi alasan yang di kemukakan oleh penerima anggaran untuk keringanan dalam kemajuan proyek.

“UU tidak boleh, tapi (akhirnya) di perpanjang sampai 21 Maret,” ujarnya.

Setelah di berikan kelonggaran, mereka melaporkan bahwa 1.100 dari target 4.200 menara telah selesai, kata menteri.

Satelit di kerahkan untuk mengecek progres, dan ternyata hanya ada 958 menara, meski belum di

ketahui apakah semuanya berfungsi, ungkap menteri.

“Dari 958 tower belum di ketahui fungsinya, karena dari delapan sampel yang di uji tidak ada yang

sesuai dengan spesifikasi yang di tetapkan,” ujarnya.

Jasa Rilidigital