Gugatan dari China di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkaitgugatan dari China di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait

RILIDIGITAL.COMMengantisipasi Mosi WTO gugatan dari China di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait Pemerintah sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan

gugatan dari China di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait

pelarangan ekspor bijih bauksit yang belum di olah yang akan berlaku pada Juni 2023, seorang pejabat Kementerian Perdagangan mengatakan.

China kemungkinan besar akan mengajukan gugatan tersebut karena 90 persen ekspor bijih bauksit Indonesia di tujukan ke negara tersebut.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit untuk mendukung industri pengolahan

dalam negeri dan melipatgandakan nilai ekspor hingga 30 kali lipat. China bergantung pada pasokan bijih bauksit dari Indonesia terutama untuk industri kacanya.

Dalam lima tahun terakhir, nilai ekspor bijih bauksit Indonesia telah meningkat hampir sepuluh kali lipat untuk

gugatan dari China di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait

mencerminkan permintaan global yang meningkat pesat terhadap komoditas tersebut.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melihat hal ini sebagai peluang untuk mendapatkan

penghasilan lebih besar dengan memberikan nilai tambah pada bauksit dari pada menjual bijih yang belum di olah.

Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai ekspor bauksit melonjak dari $66,43 juta pada tahun 2017 menjadi $628,17 juta pada tahun 2021.

Gugatan dari China akan menambah panjang perjuangan hukum

Indonesia di WTO setelah sebelumnya Indonesia juga di gugat

oleh negara lain terkait ekspor bijih nikel dan minyak kelapa sawit mentah.

“Jika masalah bauksit juga menimbulkan gugatan dari China, tentunya Kementerian Perdagangan siap membantu pemerintah untuk menghadapinya,” kata Bara.

Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan industri hilir untuk komoditas tertentu.

Setelah nikel dan bauksit, pengolahan di dalam negeri

Mengantisipasi Mosi WTO

akan di perlukan untuk tembaga, timah, dan emas sebelum mereka pergi ke pasar ekspor, tambah Bara.

Indonesia melarang ekspor bijih nikel pada Januari 2020 dan

sejak saat itu menikmati nilai ekspor nikel olahan yang jauh lebih besar sehingga mendorong

pemerintah untuk memperluas kebijakan tersebut ke komoditas tambang lainnya.

Bauksit adalah bahan utama untuk memproduksi aluminium,

yang nilai ekspornya 30 kali lebih tinggi daripada nilai bijih bauksit yang belum di olah.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan setiap negara

memiliki hak untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dan melindungi industri dalam negeri dalam perdagangan global dengan cara apa pun yang di perlukan.

“Kuncinya adalah berkolaborasi – kita harus mendukung dan memudahkan bisnis. Negara hadir untuk kepentingan kita semua,” ujar Zulkifli.

Menurutnya, WTO telah memberikan kewenangan kepada negara-negara anggotanya untuk menggunakan instrumen trade remedies, seperti anti-dumping, tindakan imbalan, dan kebijakan pengamanan. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri, baik dari praktik perdagangan yang adil maupun tidak adil.

Sepanjang tahun 2022, Kementerian Perdagangan telah menangani 59 kasus tuduhan dumping, subsidi, kebijakan safeguard, dan hambatan perdagangan teknis di pasar ekspor. Dari jumlah tersebut, 12 kasus akhirnya di batalkan.

Menurut kementerian, keberhasilan pembelaan dalam sengketa perdagangan telah menyelamatkan negara sebesar $718,7 juta dari potensi kerugian nilai ekspor.

Jasa Rilidigital