berita  

Indonesia Akan Bentuk Satgas Pengawasan Perizinan Investasi Pulau Terluar

Pemerintah akan membentuk satgas.

 

Rilidigital.com , Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, telah menginformasikan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk memeriksa pemanfaatan izin investasi di pulau-pulau terluar Indonesia.

“Pemerintah akan membentuk satgas untuk mengkaji ulang pulau-pulau terluar kita di provinsi-provinsi karena mungkin ada pelanggaran dalam pemanfaatan izin investasi, baik dalam prosedur maupun isinya,” katanya di kantornya di Jakarta, Rabu.

Informasi tersebut disampaikan menteri usai rapat koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait pengelolaan pulau-pulau terluar.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, juga menghadiri pertemuan tersebut.

Pembentukan satgas tersebut merupakan hasil nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara pemerintah provinsi Maluku Utara, pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, dan PT Leadership Islands Indonesia (PT LII) terkait pemanfaatan Kepulauan Widi, yang ternyata tidak sesuai dengan prosedur.

Pemerintah telah membatalkan MoU PT LII karena melanggar prosedur. Misalnya, MoU tersebut tidak disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Menteri Kelautan dan Perikanan tidak pernah mengeluarkan izin untuk ini. Selain itu, di tengah objek MoU, terdapat hutan seluas lebih dari 1.900 hektare, yang sebenarnya tidak diperbolehkan,” kata Mahfud.

Seiring dengan pembatalan tersebut, pemerintah akan membuka kembali kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan investasi dengan memanfaatkan pulau tersebut, tambahnya.

“Jika PT LII berminat, mereka dapat mendaftar kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata menteri

Jasa Rilidigital