Rilidigital – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun 2022, Senin (24/7).
Rapat di pimpin Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin dan di hadiri Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Beberapa masukan di sampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD DKI Jakarta.
Pandangan umum Fraksi PDIP di bacakan anggota DPRD DKI Jakarta menggelar rapat, Stevani Octavia berharap Pemprov DKI segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memastikan seluruh bansos tersalurkan tepat sasaran untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pemerintah DKI di harapkan dapat menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya dasar penentuan penyaluran semua jenis bansos. Pengawasan penyaluran bansos juga sangat mendasar,” tandasnya.
Kemudian pandangan umum Fraksi Demokrat DPRD di bacakan oleh Ali Muhammad Johan. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan program KJP/KJMU dapat di miliki oleh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan.
Setelah pandangan umum sembilan fraksi di sampaikan, rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di lanjutkan dengan agenda tanggapan Pj Gubernur.
Baca Juga: Pengawas Tenaga Kerja Memastikan Kepatuhan Terhadap Norma: pelayanan
