Delapan parpol menyampaikan sikap tentang sistem pemilu daftar tertutup

RiliDigital.com Para elit delapan partai politik bertemu di sini, Minggu, untuk membuat pernyataan bersama menentang penerapan sistem pemilu proporsional daftar tertutup untuk Pemilu 2024.

Usulan untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya tentang ketentuan penyelenggaraan sistem pemilu proporsional daftar terbuka, sebelumnya telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor registrasi 114/PUU. -XX/2022.

Jika uji materil dikabulkan oleh MK, ada kemungkinan Pemilu 2024 akan menggunakan sistem pemilu proporsional daftar tertutup.

“Hari ini kami (wakil) delapan partai politik berkumpul untuk kedaulatan rakyat. Tadi disepakati pertemuan seperti ini akan diadakan secara berkala untuk menjaga sikap partai politik tersebut,” Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto menyatakan.

Dia mengatakan, pertemuan itu dihadiri Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Rapat juga dihadiri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, dan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara.

Tidak ada elit Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang hadir dalam pertemuan itu, namun Hartarto mengatakan partai tersebut telah menyatakan akan mengikuti kesepakatan tujuh partai lainnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan lima butir kesepakatan dari delapan parpol tersebut.

Pertama, mereka menolak sistem pemilu proporsional daftar tertutup dan berkomitmen untuk menjaga peningkatan demokrasi di Indonesia yang telah dilakukan sejak era reformasi (pasca 1998).

“Sistem pemilu proporsional daftar tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita,” kata Hartarto.

Sementara itu, kata dia, sistem pemilu proporsional daftar terbuka merupakan wujud demokrasi yang sesuai dengan kedaulatan rakyat, karena bisa memilih calon anggota legislatif yang diajukan partai politik secara langsung. “Kami tidak ingin demokrasi kami runtuh,” katanya.

Kedua, delapan parpol sepakat bahwa sistem pemilu proporsional daftar terbuka merupakan pilihan yang tepat untuk pelaksanaan pemilu di Indonesia dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada Desember lalu. 23, 2008.

Ketiga, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedelapan parpol tersebut memuji pemerintah yang telah menganggarkan anggaran untuk Pemilu 2024, serta penyelenggara pemilu, khususnya KPU, yang tetap melaksanakan tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Kelima, kita berkomitmen untuk bersaing di Pemilu 2024 secara sehat dan damai, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi, tambah Hartarto.

Jasa Rilidigital