RiliDigital.com Indonesia memimpin ASEAN tepat setelah keluar dari kepresidenan G20. Indonesia memimpin 20 ekonomi teratas dunia dalam satu tahun yang dirusak oleh perang Rusia-Ukraina, yang memicu krisis pangan dan energi. KTT Bali melihat para pemimpin dunia sepakat dalam deklarasi bersama yang menyatakan bahwa “sebagian besar” anggota mengutuk keras perang di Ukraina. G20 juga meluncurkan pendanaan sebesar $1,4 miliar —dikenal sebagai Dana Pandemi— yang ditujukan untuk membiayai negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah guna memitigasi ancaman kesehatan global di masa depan. Jadi ekspektasi terhadap keketuaan ASEAN Indonesia cukup tinggi.
November lalu menyaksikan penyerahan simbolis kepemimpinan ASEAN dari Kamboja ke Indonesia. Indonesia resmi memimpin ASEAN mulai 1 Januari dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.
Indonesia bermaksud untuk mempromosikan relevansi ASEAN kepada rakyatnya, kawasan Indo-Pasifik, dan dunia. Slogan tersebut, ditambah dengan pidato Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Phnom Penh, juga mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menjadi bagian besar dari keketuaan Indonesia.
“ASEAN harus menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi telah dan akan selalu menjadi kisah ASEAN,” kata Jokowi, usai mengambil kerikil ASEAN seremonial di Phnom Penh pada November lalu.
Pemerintah Indonesia melaporkan bahwa ekonomi ASEAN tumbuh lebih cepat dari rata-rata global selama bertahun-tahun. Misalnya, ekonomi ASEAN tumbuh 4,6 persen pada 2019, saat pertumbuhan ekonomi global mencapai 2,6 persen. Untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di blok Asia Tenggara diperkirakan mencapai 5,1 persen — jauh di atas ekspektasi global sebesar 3,2 persen.
Di bidang geopolitik, Indonesia berjanji untuk mencegah ASEAN menjadi proksi dari “kekuatan apa pun”. Indonesia sepertinya menyinggung ketegangan antara AS dan China, yang bersaing memperebutkan pengaruh di Asia Tenggara. “ASEAN harus menjadi kawasan yang damai dan jangkar bagi stabilitas global. Konsisten menjunjung tinggi hukum internasional dan tidak menjadi wakil dari kekuatan manapun,” kata Jokowi, juga di KTT Phnom Penh.
“ASEAN harus menjadi kawasan bermartabat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. ASEAN tidak boleh membiarkan dinamika geopolitik saat ini berubah menjadi Perang Dingin baru di kawasan kita,” imbuhnya.
Tapi apa yang mungkin akan membuat atau menghancurkan kepemimpinan ASEAN Indonesia adalah bagaimana menghadapi gejolak politik di Myanmar.
Indonesia mewarisi tugas besar untuk menyelesaikan krisis Myanmar pasca-kudeta dari kursi Kamboja dan Brunei Darussalam sebelumnya. Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari 2021, di mana Brunei Darussalam menjadi ketua klub Asia Tenggara tersebut. Pada tahun yang sama, kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing mengadopsi konsensus lima poin ASEAN yang menyerukan dialog konstruktif di antara semua pihak dan penghentian kekerasan. Namun hingga hari ini, Myanmar belum membuat kemajuan apa pun dalam konsensus tersebut.
Pengadilan militer Myanmar baru-baru ini memperpanjang hukuman penjara pemimpin terguling negara itu Aung San Suu Kyi menjadi 33 tahun. Menurut organisasi pemantau HAM Assistance Association for Political Prisoners, setidaknya 2.692 orang telah tewas dalam tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta sejak kudeta Februari 2021.
Indonesia sebagai ketua kemungkinan akan berpegang pada konsensus lima poin sebagai pendekatannya untuk mendinginkan situasi di Myanmar.
“Dalam mekanisme ASEAN, kita hanya mengenal satu track engagement dengan Myanmar. Dan itu adalah lima poin konsensus sebagai acuan utama. Tidak ada track lain,” kata Menlu Retno Marsudi dalam pernyataan pers bersama akhir-akhir ini. Desember, ketika mitranya dari Malaysia Zambry Abdul Kadir datang berkunjung ke Jakarta.
“ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar,” katanya.
Dia menambahkan, “ASEAN akan selalu berdiri bersama rakyat Myanmar.”
Outlet berita Reuters melaporkan bahwa ASEAN telah melihat perselisihan internal tentang keterlibatan dengan junta militer.
Thailand baru-baru ini menjadi tuan rumah pertemuan dengan para jenderal Myanmar, dan beberapa negara anggota ASEAN yang hadir dalam diskusi yang membahas, antara lain, mencari cara untuk mengimplementasikan konsensus lima poin. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura tidak menghadiri pertemuan tersebut.
ASEAN telah melarang jenderal junta Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi sampai mereka membuat kemajuan dalam mematuhi rencana perdamaian.
Konsensus lima poin menyerukan penunjukan utusan khusus untuk bertindak sebagai mediator. Indonesia belum menunjuk utusan khusus, tetapi kursi Brunei Darussalam dan Kamboja sebelumnya selalu memilih menteri luar negeri mereka.
Wakil Tetap Indonesia untuk ASEAN Derry Aman mengatakan kepada wartawan di sela-sela forum kebijakan luar negeri pada November 2022 bahwa dia masih belum tahu Indonesia akan memilih siapa. Namun, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan tetap mempertahankan tradisi tersebut, dan menugaskan diplomat tertinggi Retno sebagai utusan khusus untuk Myanmar.
