berita  

Bawaslu Desak Pemerintah, KPU Bahas Penundaan Pilkada 2024

Bawaslu Desak Pemerintah, KPU Bahas Penundaan Pilkada 2024
Bawaslu Desak Pemerintah, KPU Bahas Penundaan Pilkada 2024

Rilidigital – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusulkan agar pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas opsi penundaan Pilkada Serentak 2024.

Menurut laman Bawaslu yang di kutip ANTARA di sini, Kamis, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan opsi itu harus di bicarakan karena waktunya bertepatan dengan Pemilu 2024.

Selain itu, risiko keselamatan dan keamanan harus di perhitungkan, katanya.

Bawaslu prihatin dengan Pilkada 2024 karena pemungutan suara di lakukan pada November 2024 sedangkan Oktober 2024 merupakan pelantikan pasangan presiden dan wakil presiden baru, ujarnya.

“Tentu dengan kemungkinan berganti menteri dan pejabat. Karena itu, kami usulkan lebih baik di diskusikan untuk di undur pilkada karena baru pertama kali serentak,” urai Bagja.

Dia mengatakan salah satu masalah yang bisa muncul adalah keamanan, karena ketika satu daerah mengalami masalah keamanan dan polisi di daerah itu meminta bantuan, akan lebih sulit untuk mendapatkan bantuan, karena polisi di daerah lain sedang memantau daerah masing-masing. pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung.

Baca juga: ASEAN, China Menyetujui Pedoman Kode Etik Laut China Selatan

“Pengalaman sebelumnya, misalnya Pilkada di Makassar mengalami masalah keamanan. Bisa jadi ada (personel) yang di berangkatkan dari Polres terdekat atau polisi dari provinsi lain. Di Pilkada 2024 ini tentunya akan sulit karena semua daerah siaga (selama) pemilu pada saat itu,” jelasnya.

Hal itu di sampaikan Bagja dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga yang di selenggarakan di Kantor Staf Presiden bertajuk “Risiko dan Situasi Terkini Pemilu dan Strategi Nasional Penanggulangannya” pada 12 Juli lalu.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan beberapa risiko dan persoalan selama Pemilu 2024 dan Pemilu Serentak. Bagja menyoroti tiga sumber isu: penyelenggara pemilu, kandidat, dan pemilih.

Penyelenggaraan pemilu bisa menghadapi kendala, termasuk pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik untuk acara seperti kertas, dan bahkan beban kerja yang berat, katanya. Selain itu, ada juga persoalan kurangnya kerjasama antara Bawaslu dan KPU terkait regulasinya.

Adapun isu dari caleg, mulai dari politik uang, transparansi dana kampanye, sikap netral PNS,

hingga penggunaan alat kampanye yang tidak tepat, jelasnya.

Terakhir, masalah pemilih meliputi kesulitan dalam menggunakan hak pilih, ancaman terhadap

kebebasan memilih, dan penyebaran informasi yang salah dan ujaran kebencian, tambah Bagja.

Jasa Rilidigital