berita  

ASEAN Bukan Organisasi Satu Isu, Kata Indonesia

Sidharto R Suryodiputro, direktur jenderal kerja sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri, berbicara kepada wartawan pada konferensi pers di Jakarta pada 19 Januari 2023

 

RiliDigital.com ,Jakarta- ASEAN bukanlah “organisasi satu isu”, kata ketua blok Asia Tenggara Indonesia baru-baru ini, menyoroti bahwa gejolak politik di Myanmar bukan satu-satunya masalah yang harus dihadapi kelompok itu.

Seorang diplomat Indonesia baru-baru ini mengakui bahwa gejolak politik di Myanmar adalah masalah yang rumit. Namun apa yang terjadi di Myanmar seharusnya tidak menghentikan upaya ASEAN untuk menjadi kelompok yang lebih responsif terhadap segudang tantangan geopolitik dan geoekonomi.

“ASEAN bukan organisasi satu isu. Masalah Myanmar tidak akan menyandera ASEAN,” kata Sidharto R Suryodiputro, direktur jenderal kerja sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri, kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

“Kami memiliki proyek pembangunan komunitas besar yang sedang berlangsung. Apalagi di tengah era dan kawasan yang dirusak oleh meningkatnya ketegangan antara ekonomi utama, dan meningkatnya ketidakstabilan politik dan ekonomi. Belum lagi krisis pangan dan energi yang membayangi tahun ini. Ini menuntut ASEAN untuk lebih solid dan mengambil keputusan dengan cepat,” tambahnya.

Diplomat itu mengatakan bahwa blok itu akan terus mendorong semua pihak di Myanmar untuk mengupayakan dialog inklusif, sambil juga memberikan bantuan kemanusiaan.

“Masalah Myanmar adalah masalah yang kompleks, itu adalah sesuatu yang harus mereka [Myanmar] selesaikan di antara mereka sendiri,” kata Sidharto.\

ASEAN memutuskan untuk melarang junta militer Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi. Pada jumpa pers itu, wartawan bertanya kepada Sidharto apakah ASEAN pernah berencana untuk menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar menyusul lambannya kemajuan junta dalam menerapkan konsensus lima poin.

“Apapun yang dilakukan ASEAN didasarkan pada konsensus. Jika ada konsensus, maka secara teoritis, itu mungkin. Tapi sanksi seperti apa? Di tingkat internasional, mereka biasanya memberlakukan larangan perjalanan atau pembekuan aset. Pembekuan aset mungkin berada dalam kekuasaan Dewan Keamanan PBB. Adapun larangan perjalanan, kami bahkan tidak mengundang junta ke pertemuan kami,” kata Sidharto.

“Tapi kami tidak akan mengatakan itu adalah sanksi. Kami hanya tidak melihat siapa pun memiliki legitimasi untuk menghadiri KTT dan pertemuan tingkat menteri luar negeri kami. […] Meskipun pertemuan ini tidak dihadiri oleh perwakilan Myanmar, selalu ada meja dan bendera Myanmar. Ini selalu dihormati oleh mitra kami seperti selama pertemuan kami baru-baru ini dengan AS, China, dan Uni Eropa [UE],” katanya kepada pers.

 

 

 

 

Jasa Rilidigital