Rilidigital – Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) terang-terangan membocorkan rahasia politik dan menegur keluarga Presiden Joko Widodo setelah putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Ambisi politik dan etika menjadi subyek utama.
Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat Wali Kota Solo. Gibran diam-diam meninggalkan PDI-Perjuangan untuk bergabung dengan Partai Golkar yang mendukung Prabowo pada tahun 2024, sebuah langkah yang membuat kesal PDI-Perjuangan yang mengharapkan seluruh anggota partai mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Kini Presiden Jokowi sendiri belum mengumumkan secara spesifik untuk mendukung Ganjar saja.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menggambarkan perilaku politik Gibran sebagai bentuk pembangkangan. Hasto pun terang-terangan mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi yang belakangan ini menurunkan batas usia jabatan presiden/wakil presiden.
Baca Juga: Disbud Gelar Roadshow 100 Tahun Sandiwara Sunda Nona Tjitjih
“Yang terjadi pada seluruh mata rantai pencalonan Gibran sebenarnya adalah pembangkangan politik terhadap konstitusi dan masyarakat Indonesia. Keseluruhannya di padukan dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Minggu (29). /10/2023).
Hasto menggambarkan situasi saat ini sebagai “awan gelap demokrasi”. Ia pun berharap masyarakat Indonesia memahami ambisi politik di balik hal tersebut.
Pimpinan PDI-Perjuangan, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, belum memberikan pernyataannya soal manuver Gibran.
Ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman, kakak ipar Presiden Jokowi (paman Gibran). Pekan depan, Anwar akan menghadapi tinjauan etik setelah sejumlah pakar hukum memprotes keputusannya.
Sebelumnya, politikus PDI-P lainnya, Adian Napitupulu, mengatakan kubu Presiden Joko Widodo memutuskan mengkhianati partai karena PDI-P menolak mendukung presiden tiga periode, sebuah gagasan kontroversial yang tersebar di politik Indonesia tahun lalu.
Baca Juga: Ekonomi Digital di Indonesia Sedang Booming: Menteri Sandiaga Uno
Namun Adian tidak langsung menuding Presiden Jokowi.
“Kalau ada permohonan tiga periode, kami tolak. Ini soal konstitusi. Inii soal bangsa. Ini soal rakyat,” kata Adian dalam keterangannya.
Mantan aktivis itu juga menyiratkan keinginan presiden terlalu banyak padahal PDI-P sudah mendukung Jokowi sebagai Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta, dan Presiden Indonesia, serta membantu putra dan menantunya menjadi Wali Kota.
“Ada sejarahnya, ada yang datang minta rekomendasi jadi wali kota. Minta rekomendasi, di kasih,” kenang Adian. “Terus minta lagi jadi gubernur, minta rekomendasi, di kasih lagi. Lalu minta di calonkan presiden, minta di calonkan lagi, di berikan lagi. Dua kali di berikan.”
“Nanti minta lagi anaknya di kasih. Terus minta menantu, di kasih lagi. Banyak banget,” kata Adian.
Pendukung Jokowi, ProJo, membantah pernyataan Adian. Pejabat ProJo, Panel Barus, menyatakan tuduhan Adian “dramatis” dan “tidak benar”.
Presiden Jokowi tidak pernah ingin masa jabatannya di perpanjang, kata Panel Barus.
Putu Merta Surya Putra, Delvira Hutabarat, dan Nila Chrisna Yulika berkontribusi dalam laporan ini.
