Rilidigital – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar alokasi APBN tahun 2024 terserap tepat sasaran, transparan, dan adaptif di tengah berbagai gejolak.
Hal itu di sampaikan Jokowi saat serah terima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada perwakilan kementerian dan lembaga serta pejabat pemerintah daerah, Rabu.
“Mohon penggunaan anggarannya secara bijak, menyeluruh, dan tepat sasaran,” kata Jokowi dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta.
Presiden memperingatkan para pejabat kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah mengenai potensi krisis dan resesi ekonomi yang di picu oleh dampak geopolitik global yang tidak stabil dan perubahan iklim.
Ia juga mengingatkan agar tetap transparan dan akuntabel terhadap keuangan daerah yang perlu di prioritaskan oleh otoritas yang berwenang untuk mencegah penyalahgunaan anggaran terkait korupsi.
“Utamakan transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai korupsi merajalela,” tandasnya.
Ia kemudian menyoroti percepatan penyerapan optimal APBN 2023 dalam sisa waktu tiga minggu.
Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri, realisasi penyerapan anggaran pemerintah pusat saat ini baru berkisar 74 persen, sedangkan pemerintah daerah sekitar 64 persen.
“Tiga minggu tersisa penyerapannya hanya 64 sampai 74 persen. Tiga minggu ini akan keluar uang triliunan. Kita ulangi setiap tahunnya,” tandasnya.
Baca Juga: Strategi Makan Siang Gratis di Sekolah yang Diusung Prabowo Mengikuti Contoh India
Terakhir, Presiden menyatakan perlunya penyesuaian otomatis untuk mengantisipasi situasi yang tidak pasti.
“Kita harus agile dalam menyikapi perubahan yang ada. Dalam ketidakpastian yang terjadi saat ini,
perubahan akan selalu terjadi setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan,” ujarnya.
Kepala Negara mencatat, semua uang yang di keluarkan adalah milik masyarakat, sehingga pemerintah harus fokus pada hasil program yang di laksanakan.
“Kita harus berorientasi pada hasil. Fokus pada hasil dan kemaslahatan bagi masyarakat kita,” tegasnya.
Apalagi, Jokowi menyatakan penyerahan DIPA dan TKD 2024 kepada menteri, kepala lembaga, dan
gubernur di lakukan secara digital tanpa menggunakan dokumen fisik seperti yang di lakukan sebelumnya.
Belanja negara pada tahun 2024 di tujukan untuk menyelesaikan infrastruktur prioritas, mempercepat
transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi dan aparatur negara, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan pemilu 2024.
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp857,6 triliun atau meningkat 5,3 persen
dari alokasi tahun 2023 dalam bentuk transfer daerah (TKD) untuk mendukung pengupahan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya guru dan tenaga kesehatan.
Tambahan anggaran tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik daerah, mendukung
operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pemerataan pendidikan serta mengatasi kemiskinan ekstrem dan mengurangi stunting.
