berita  

Air Bersih, Manajemen Sanitasi Membantu Menurunkan Kasus Stunting: BKKBN

Air Bersih, Manajemen Sanitasi Membantu Menurunkan Kasus Stunting: BKKBN
Air Bersih, Manajemen Sanitasi Membantu Menurunkan Kasus Stunting: BKKBN

Rilidigital – Angka prevalensi stunting menurun karena gotong royong memperbaiki pengelolaan air bersih dan sanitasi, kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.

“Jumlah mereka yang berisiko stunting menurun menjadi 21,6 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 sebagai dampak positif dari pengelolaan air bersih dan sanitasi serta perbaikan rumah tidak layak huni,” kata Wardoyo. di Jakarta pada hari Kamis.

Menurut Kepala Dinas, faktor sensitif berupa penyediaan sarana air bersih dan sanitasi seperti jamban membantu percepatan penurunan kasus stunting, setidaknya dalam dua tahun terakhir.

Menurut Wardoyo, gotong royong antar semua tingkatan pemerintahan dalam memberikan intervensi hingga ke tingkat akar rumput membantu mempercepat penurunan stunting.

Ia mencontohkan, keterlibatan beberapa pihak yang mengikuti Program Anak Stunting (BAAS) Asuh, antara lain anggota TNI dan Polri, pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat.

Baca juga: Target Kepesertaan JKN Kepulauan Seribu

Di katakannya, intervensi masif di harapkan dapat membantu pencapaian target prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024, dengan tren penurunan kasus sekitar 2,8 persen setiap tahunnya.

Namun demikian, meskipun terjadi penurunan angka stunting nasional, namun indikator penanganan anak stunting belum menunjukkan perbaikan. Misalnya, masih ada ibu hamil dengan anemia yang membutuhkan penanganan khusus, kata Wardoyo.

“Intervensi kasus stunting pada anak harus di lakukan berdasarkan faktor spesifik, seperti pemberian

tablet besi kepada ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting akibat kekurangan energi kronis.

Intervensi yang sama juga di lakukan untuk remaja putri yang mengalami anemia,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan juga penting. Data BKKBN

menunjukkan persentase pemberian ASI eksklusif hanya 66 persen, di bawah target pemerintah sebesar 70 persen.

Menanggapi persoalan ini, Staf Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Brian Sri Prahastuti mengakui,

data terkait air bersih dan sanitasi sulit di peroleh secara valid dari pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pemetaan lapangan yang di lakukan KSP, dari 12 provinsi yang

teridentifikasi, hanya 15 kabupaten yang di ketahui memiliki sanitasi dan akses air minum kurang dari 50 persen.

“Setelah mendapat informasi dari BKKBN mengenai kegiatan pendataan yang di update setiap tahun,

kami akan menggunakan pendataan keluarga (PK) untuk mengumpulkan informasi terkait akses air

bersih dan sanitasi karena khusus berisi data per nama dan alamat,” ujarnya.

Jasa Rilidigital