Rilidigital,com, Jakarta – Perseteruan Internal PKB dan NU Memanas, Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar di Indonesia, secara historis telah menjadi inkubator bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Dengan keduanya terikat oleh nilai-nilai Islam moderat dan pluralisme yang di perjuangkan oleh mendiang Presiden Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur.
Namun, kedua entitas tersebut telah terlibat dalam konflik atas berbagai isu,
Mulai dari pemilihan presiden hingga rencana penyelidikan
DPR terhadap penanganan pemerintah terhadap penyelenggaraan haji terakhir.
Penyelidikan DPR tersebut di prakarsai oleh Ketua PKB dan anggota parlemen Muhaimin Iskandar,
Yang menimbulkan kecurigaan bahwa ia menargetkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adik dari Ketua NU Yahya Cholil Staquf.
Sebagai tanggapan, para pemimpin NU membentuk komite khusus untuk “meninjau kembali sejarah,” dengan menuduh bahwa kepemimpinan PKB saat ini telah meninggalkan akar NU-nya.
Dalam sebuah pertemuan partai di Sumatera Utara pada hari Jumat, Muhaimin mengatakan PKB bukan semata-mata sayap politik NU
Bahwa PKB mendedikasikan sumber dayanya untuk “memajukan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.”
Di bawah kepemimpinannya, PKB telah muncul sebagai partai terbesar keempat di DPR, memenangkan lebih dari 16 juta suara dalam pemilihan terakhir.
Sekarang PKB menjadi partai politik berbasis Muslim terbesar di Indonesia, setelah pemilihan 14 Februari yang menyebabkan partai Islam lainnya,
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tersingkir dari DPR untuk pertama kalinya sejak di dirikan.
Perseteruan Internal PKB dan NU Memanas
Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid mengatakan pada hari Selasa bahwa NU tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan internal partai.
Jazilul menekankan bahwa PKB dan NU adalah dua organisasi terpisah yang di atur oleh undang-undang yang berbeda.
PKB berada di bawah undang-undang tentang partai politik, sementara NU beroperasi di bawah undang-undang tentang organisasi masyarakat.
“Bagaimana mungkin sebuah ormas bisa melakukan evaluasi terhadap parpol?” ujarnya.
Komentarnya itu muncul setelah Yahya, Ketua NU, mengumumkan penugasan dua ulama NU yang di segani untuk mengevaluasi situasi
Memediasi penyelesaian perseteruan yang sedang berlangsung.
Terkait Panitia angket DPR tentang pengelolaan haji, Jazilul menghimbau Menteri Agama untuk menghormati setiap panggilan.
“Kalau tidak salah, tidak perlu takut,” kata Jazilul dalam pesan yang di tujukan kepada Menteri Yaqut.
Ia membantah tudingan NU bahwa PKB berada di balik angket tersebut,
dengan menyatakan bahwa semua parpol petahana di DPR setuju dengan pembentukan panitia angket.
Pada Ahad, Yahya mengatakan bahwa para pemimpin PKB telah melancarkan “serangan frontal dan tajam”
Terhadap para pemimpin NU dalam beberapa bulan terakhir, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.
“Pimpinan NU perlu mengambil langkah-langkah yang di perlukan dan menanggapi situasi saat ini,” kata Yahya.
Ia mencatat bahwa 20 persen pengikut NU adalah konstituen PKB dan bahwa organisasi tersebut tidak pernah melarang pengikutnya dari bergabung dengan partai politik lain.
Sehari sebelumnya, pengurus NU menggelar rapat di Jakarta dan sepakat membentuk “panitia khusus”
untuk menginvestigasi elite PKB yang “menulis ulang sejarah” dan “mengambil alih kendali penuh” partai.
Perseteruan Internal PKB dan NU Memanas
“Pengurus NU telah melihat adanya upaya oleh sebagian kecil elite PKB untuk menulis ulang sejarah dan menjauhkan partai dari NU.
Kami sudah berkali-kali mendengar dari elite PKB bahwa PKB bukan milik NU, melainkan milik bangsa,” kata wakil sekretaris jenderal NU Suleman Tanjung.
“Memang benar PKB milik bangsa karena NU melahirkannya sebagai hadiah untuk bangsa, bukan untuk Muhaimin, elite kecil, dan keluarga mereka,” imbuhnya.
PKB di dirikan pada Juli 1998 oleh Gus Dur, yang saat itu menjabat sebagai ketua NU,
Beberapa bulan setelah Soeharto tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatan presiden di tengah protes nasional terhadap pemerintahannya yang otoriter.
Partai baru ini memberikan suara alternatif bagi umat Islam setelah gerakan politik Islam di batasi hanya pada satu partai, PPP, selama 32 tahun masa jabatan presiden Soeharto.
Dalam debutnya pada pemilihan umum tahun 1999, PKB memenangkan 51 kursi di DPR,
Dan pemungutan suara parlemen berikutnya memilih Gus Dur sebagai presiden negara tersebut.
PKB berada dalam kekacauan setelah Gus Dur di makzulkan oleh parlemen pada tahun 2001 karena “tidak kompeten,” dan ia menuduh Matori Abdul Djalil, ketua pertama PKB, tidak setia.
Persaingan internal untuk mendapatkan kekuasaan dan ketidakpercayaan di antara para eksekutif partai telah merusak partai tersebut sejak saat itu.
Muhaimin, dengan restu Gus Dur, naik ke kepemimpinan pada tahun 2005, mencoba menyatukan kembali para eksekutif PKB dan mendapatkan kembali dukungan dari para pemilih,
Tetapi ia juga terlibat dalam konflik dengan mantan presiden yang menuduhnya berkhianat.
Muhaimin menolak untuk mundur dan mempertahankan jabatannya sebagai ketua melalui putusan Mahkamah Agung.
Ia memberhentikan putri Gus Dur, Yenny Wahid, sebagai sekretaris jenderal PKB sebelum pemilu 2009.
Muhaimin telah memimpin PKB selama hampir dua dekade.
