berita  

25 Tahun Reformasi, Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Mundur

25 Tahun Reformasi, Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Mundur
25 Tahun Reformasi, Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Mundur

Rilidigital – Jakarta: Gerakan reformasi sudah berlangsung selama 25 tahun. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu justru merosot.

“Pandangan kami, (penegakan hukum pelanggaran HAM) cenderung mundur,” kata Anggota Divisi Pengawasan Impunitas KontraS Ahmad Sajali, kepada Medcom.id, Kamis, 18 Mei 2023.

Ia menjelaskan, sebenarnya ada upaya penegakan hukum melalui pengadilan HAM, seperti peristiwa Paniai. Setelah hasil di tingkat pertama, terdapat tanda-tanda atau kecenderungan bahwa Kejaksaan Agung sebagai kejaksaan negara masih sangat lemah dalam proses penyiapan surat dakwaan.

Hanya saja, ada satu orang terdakwa yang di bawa ke pengadilan atas peristiwa Paniai dan dalam dakwaannya ternyata korban tidak di berikan akses kesaksian. Kemudian, tidak ada partisipasi atau kombinasi upaya untuk menuntut ganti rugi atau restitusi sebagai bentuk pemulihan dalam proses dakwaan dan penuntutan.

Korban, lanjutnya, juga distigmatisasi dalam berbagai dokumen hukum yang di lakukan oleh Kejaksaan Agung. Padahal seharusnya Kejaksaan Agung membela kepentingan korban sebagai wakil negara untuk mengumpulkan fakta dan sebagainya guna memperkuat proses penuntutan.

“Ya, kita sama-sama tahu bahwa hasil akhirnya adalah terdakwa di bebaskan dalam insiden ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan bentuk kemunduran lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, berulang kali menyebut konsep penyelesaian hukum pelanggaran HAM berat yang salah.

25 Tahun Reformasi, Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Mundur

Seolah-olah bola di lemparkan ke DPR, padahal melalui putusan, Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menyebut proses di DPR setelah proses penyidikan oleh Komnas HAM selesai untuk 15-17 kasus pelanggaran HAM. .

“Kemudian saat penyidikan yang mandek, tapi tiba-tiba Menko Polhukam Mahfud MD langsung menggiring bola ke arah DPR. Jadi seperti lari dari tanggung jawab. Kejaksaan Agung, seperti itu,” jelasnya.

Menurutnya, hal tersebut harus menjadi kewenangan atau evaluasi pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD.

“Sepertinya ini kesalahan DPR di ranah legislatif. Ada juga rekomendasi dari DPR untuk pengadilan

HAM dalam kasus penghilangan paksa dan penculikan aktivis 97-98, toh belum ada putusan pengadilan

ad hoc. yang di keluarkan oleh Presiden Jokowi penegakan hukum,” katanya.

Atas dasar itu, dia menilai persidangan kasus Paniai hanya untuk cuci tangan Presiden Jokowi. Pasalnya, peristiwa Paniai merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi pada era Jokowi atau Desember 2014 lalu.

“Walaupun ada pembahasan beberapa peristiwa HAM berat atau tidak, seperti peristiwa Kanjuruhan,

pembunuhan anggota FPI, dan sebagainya, ada upaya untuk menetapkan pembunuhan Munir pada

periode ini. Ini juga menjadi tantangan dan tambahan. rekaman bagaimana kaitannya dengan Presiden

Jokowi dan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan atau pelanggaran HAM yang serius,” katanya.

Jasa Rilidigital